Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Fatlon Nisa.(Foto:Andri)

TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti kinerja BPJS Kesehatan, bukan hanya terkait rencana kenaikan iuran, tetapi juga soal kualitas pelayanan yang dinilai belum maksimal.

Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Hj Fatlon Nisa, menegaskan bahwa peningkatan mutu layanan harus menjadi prioritas utama sebelum pemerintah membicarakan soal penyesuaian tarif. Ia menilai, masyarakat selama ini masih menghadapi berbagai kendala dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

"Jangan sampai masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS merasa kecewa. Kalau iuran naik, harus diimbangi dengan pelayanan yang maksimal," ujar Fatlon, pada Senin (10/11/2025).

Menurutnya, banyak warga yang mengeluhkan keterbatasan cakupan BPJS. Tidak semua jenis penyakit ditanggung, sehingga peserta masih harus menanggung biaya tambahan meski rutin membayar iuran setiap bulan. Kondisi ini dinilai bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program jaminan kesehatan tersebut.

"Kepercayaan masyarakat bisa menurun kalau layanan terbatas sementara iuran justru naik. Hal ini tentu akan menjadi kontraproduktif," tegasnya.

Fatlon menambahkan, peningkatan pelayanan kesehatan merupakan kunci utama untuk menjaga keberlangsungan program BPJS. Tanpa adanya perbaikan nyata, ia khawatir masyarakat akan kehilangan minat untuk berpartisipasi secara penuh.

Ia juga mendorong BPJS Kesehatan Cabang Kukar agar lebih aktif menyerap keluhan warga di lapangan. Menurut legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini, masukan dari masyarakat harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem layanan.

"Kalau layanan ditingkatkan, masyarakat akan merasa lebih dihargai dan tentunya lebih rela untuk berkontribusi," ucapnya.

Fatlon menutup dengan penegasan bahwa kesehatan merupakan hak dasar warga negara yang wajib dijamin oleh pemerintah. Karena itu, BPJS Kesehatan diingatkan agar tidak melupakan misi utamanya sebagai penopang kesejahteraan rakyat.

"BPJS harus tetap fokus pada tugas utamanya, yaitu menjamin kesehatan masyarakat, bukan sekadar mengurus soal iuran," pungkasnya. (adv)