Rapat Evaluasi Desa Persiapan dan Penegasan Batas Desa Tahun 2025.(DPMD Kukar)

TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar kegiatan Evaluasi Desa Persiapan dan Penegasan Batas Desa Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan pada 6–7 November 2025 di Ruang Rapat DPMD Kukar, yang dihadiri para kepala desa persiapan sebagai bagian dari proses menuju desa definitif.

Evaluasi tersebut membahas efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa serta dukungan teknis terkait batas wilayah yang melibatkan Badan Informasi Geospasial (BIG). Melalui rapat teknis ini, diharapkan proses pemantapan status desa persiapan dapat berjalan optimal, termasuk Desa Mangkurawang Darat yang kini dalam tahap perubahan status.

Kepala DPMD Kukar Arianto menjelaskan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari proses pemekaran desa yang sedang berjalan.

"Saat ini terdapat tujuh desa persiapan yang akan kami usulkan menjadi desa definitif, serta satu kelurahan yang akan diusulkan untuk perubahan status, yaitu Kelurahan Mangkurawang menjadi Desa Mangkurawang Darat," jelasnya.

Ia menambahkan, tahapan yang sedang dilakukan mencakup penyusunan dokumen batas wilayah antara desa induk dan desa persiapan. Proses tersebut wajib mengikuti kaidah yang ditetapkan oleh BIG sebagai lembaga berwenang dalam penetapan batas wilayah secara geospasial.

"Hari ini kami mengundang rekan-rekan dari BIG untuk membantu penyusunan dokumen batas sesuai standar yang berlaku. Ada empat desa yang diundang hari ini, yaitu Kelurahan Mangkurawang, Desa Kembang Janggut, Desa Sepatin, dan Desa Muara Badak Ulu, serta Desa Sungai Payang. Besok akan menyusul empat desa lainnya," terang Arianto.

Ia berharap seluruh dokumen dapat diselesaikan dalam waktu tiga hari agar dapat segera digabungkan dengan dokumen pendukung lainnya sebagai syarat pengusulan desa definitif ke Gubernur Kalimantan Timur, sebelum diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri.

"Sejauh ini tidak ada kendala berarti. Hanya saja dokumen yang dibutuhkan cukup banyak. Kami menargetkan proses ini bisa selesai secepatnya agar mendapat persetujuan dari Gubernur dan dilanjutkan ke Menteri Dalam Negeri," ungkapnya.

Melalui evaluasi ini, DPMD Kukar menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan mempercepat proses pemekaran wilayah secara tertib administrasi sesuai peraturan yang berlaku. (adv/dri)