Oleh: Riyawan, S.Hut Pengamat Sosial Kutai Kartanegara

Di Hari Pahlawan ini, kita perlu mengingat bahwa perjuanganbangsa yang sesungguhnya berlanjut lewat pendidikan: setiapanak yang belajar adalah kemenangan bagi masa depan daerahdan negara. Namun data menunjukkan masih ada pekerjaanrumah besar: menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) tahun 2024 menyatakan bahwa data anaktidak sekolah (ATS) di Indonesia ditemukan sebanyak3.094.063. Perincian ATS pada tiap jenjang, yaitu tingkat SD sebanyak 161.441 anak, tingkat SMP sebanyak 688.311 anak, dan SMA sebanyak 2.244.311 anak. Angka ATS yang tembuslebih dari 3 juta ini cukup tinggi mengingat saat ini Indonesia memiliki target jangka panjang yaitu Indonesia Emas di tahun2045.

Hal ini menjadi pengingat bahwa pendidikanmerupakan fondasi utama kemajuan bangsa. Sebab, para pelaku utama di tahun 2045 adalah generasi-generasi mudayang sejak dini harus mendapatkan perhatian serius terhadappendidikannya. Tanpa pendidikan yang merata dan bermutu, cita-cita besar Indonesia Emas akan sulit terwujud, dan semangat kepahlawanan akan kehilangan maknanya di tengahketimpangan kesempatan belajar.

Situasi dan Kondisi Pendidikan di Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara

Di tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) juga menghadapi persoalan serupa. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim (2024), sekitar 16.000 anak di provinsi ini tidak melanjutkan pendidikan hingga jenjang menengah. Sebagian besar berasal dari daerah pedalaman dan pesisir, di mana jarak sekolah jauh dan infrastruktur transportasi terbatas. Kondisi ini menunjukkanbahwa akses pendidikan di Kaltim masih belum sepenuhnyamerata.

Menurut laporan BPS Kutai Kartanegara (2024), mayoritas penduduk menamatkan pendidikan hingga SMA sederajat 32,73%, diikuti lulusan SD 25,59% dan SMP 23,48%. Sedangkan yang berhasil menyelesaikanpendidikan tinggi baru mencapai 9,52%. Di samping itu, masih terdapat sekitar 8,68 persen penduduk yang tidakmemiliki ijazah SD, menandakan sebagian masyarakat belumsepenuhnya terjangkau pendidikan dasar. Dari data tersebutmenggambarkan bahwa perjuangan dalam dunia pendidikanmasih membutuhkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak.

Akses pendidikan yang belum merata memperlihatkan bahwamasih ada anak-anak di pelosok Kaltim dan khususnya di Kukar masih belum memiliki kesempatan setara untuk belajardan berkembang. Di sisi lain, mutu pendidikan juga harusmenjadi perhatian agar para peserta didik tidak hanya sekadarbersekolah, tetapi benar-benar memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Kesetaraan Pendidikan juga menjadi kunci agar setiap anak, tanpa memandang asal daerah atau latar belakang ekonomi, memiliki peluang yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Akses, Mutu, dan Kesetaraan Pendidikan

Akses pendidikan berarti kemampuan setiap anak untukmasuk dan bertahan dalam sistem pendidikan. Hal ini mencakup ketersediaan sekolah yang dekat, biaya pendidikanyang terjangkau, dan sistem yang inklusif bagi anakberkebutuhan khusus. Rendahnya akses menyebabkan anakdari keluarga miskin atau daerah terpencil lebih rentan tidakbersekolah.

Untuk mengatasinya, pemerintah harusmemperkuat infrastruktur, memperluas sekolah satap, dan mempermudah bantuan pendidikan bagi keluarga kurangmampu. Mutu pendidikan tidak hanya diukur dariketersediaan sekolah atau guru, tetapi juga kualitas proses belajar. Ini mencakup kurikulum yang relevan dengankebutuhan lokal, kemampuan guru mengajar, serta hasilbelajar yang mencerminkan keterampilan abad ke-21. Di Kukar, peningkatan mutu bisa dilakukan melalui pelatihanguru berkelanjutan, digitalisasi pembelajaran di daerahterpencil, dan penguatan literasi dasar di tingkat SD.

Kesetaraan pendidikan berarti memastikan setiap anak tanpamembedakan jenis kelamin, status ekonomi, lokasi geografis, atau kondisi fisik memiliki peluang yang sama untukbersekolah.

Pemerintah daerah perlu menerapkan kebijakanafirmatif, seperti subsidi transportasi bagi siswa di wilayah terpencil dan penyediaan sekolah nonformal bagi anak pekerjaatau disabilitas. Di Kukar, prinsip kesetaraan ini penting untukmemastikan tidak ada anak yang tertinggal dari kemajuandaerah.

Beasiswa sebagai Jembatan Harapan

Untuk menekan angka anak tidak sekolah, berbagai program beasiswa kini hadir dari tingkat pusat hingga kabupaten.

Pemerintah pusat melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Program Indonesia Pintar (PIP) adalah program bantuan dana tunai dari pemerintah untuk siswa dari keluarga miskin ataurentan miskin agar tetap bersekolah, mencakup jenjang SD hingga SMA/SMK dan juga pendidikan nonformal (Paket A hingga C). Bantuan ini bertujuan mencegah siswa putussekolah karena kendala ekonomi dan dapat digunakan untukbiaya pendidikan, seperti seragam, buku, dan transportasi.

Penerima bantuan akan mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai identitas. Di tingkat provinsi, PemerintahKalimantan Timur meluncurkan program "Gratispoolll" (Gerakan Akses Pendidikan Gratis Total) yang menanggungbiaya pendidikan hingga perguruan tinggi bagi siswa ber-KTP Kaltim, termasuk biaya seragam, buku, dan SPP. Sementaraitu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memperkuatprogram Beasiswa Kukar Idaman, yang memprioritaskansiswa miskin dan berprestasi di daerah pedalaman. Kolaborasitiga level pemerintahan ini menjadi bukti bahwa pendidikanmemang harus diperjuangkan bersama sebagai tanggungjawab moral bangsa.

Penutup: Pendidikan sebagai Bentuk Pengabdian

Mengatasi angka anak tidak sekolah bukan kerja sekejap, melainkan agenda pembangunan jangka panjang yang harusdiperlakukan seperti misi pahlawan yang secara kolektif, berkelanjutan, dan berani berinovasi.

Sebab, di era saat ini, semangat kepahlawanan salah satunya diukur darikesungguhan kita membangun generasi yang cerdas dan berdaya saing. Dalam hal ini, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten perlu memperkuat kolaborasi untuk memastikansetiap kebijakan pendidikan berpihak pada anak-anak yang paling membutuhkan.

Sinergi lintas tingkatan pemerintahantersebut penting agar tidak ada anak yang tertinggal dari aksespendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil yang menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana.

Untuk KutaiKartanegara, solusi perlu dirancang berdasarkan data dan kebutuhan wilayah (data driven) agar kebijakan yang diterapkan benar-benar tepat sasaran, berpihak pada keluargamiskin, serta menutup kesenjangan antarwilayah.

Pendekatan ini juga menuntut keberanian untuk melakukan inovasi, baikdalam hal pendanaan pendidikan, pemanfaatan teknologipembelajaran, maupun penguatan kapasitas guru di daerahterpencil. Pendidikan bukan sekadar urusan administratif, tetapi bentuk pengabdian nyata kepada bangsa dan daerah.

Jika kita gagal menyelamatkan generasi ini, kita kehilanganpahlawan-pahlawan masa depan. Mari jadikan 10 November sebagai momentum untuk mempercepat langkah, memperkuatkolaborasi, dan menegaskan kembali bahwa perjuanganmencerdaskan kehidupan bangsa adalah wujud tertinggi darikepahlawanan di masa kini. ((*))