Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani

TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia mengingatkan agar seluruh perangkat daerah lebih terbuka dalam merencanakan, melaksanakan, hingga melaporkan setiap kegiatan yang menggunakan dana publik.

Menurutnya, keterbukaan anggaran bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat yang memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang daerah digunakan.

"Transparansi bukan sekadar laporan di atas kertas, tapi komitmen nyata agar masyarakat bisa menilai sejauh mana anggaran daerah dikelola dengan baik," ujar Ahmad Yani.

Ia menegaskan bahwa DPRD Kukar memiliki fungsi pengawasan yang tidak hanya sebatas memeriksa laporan keuangan, tetapi juga memastikan penggunaan anggaran benar-benar berdampak bagi peningkatan pelayanan publik.

"Kami ingin setiap rupiah dari APBD memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan hanya berhenti pada proyek-proyek seremonial," tegasnya.

Ahmad Yani juga menyoroti pentingnya perencanaan program yang matang agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan di lapangan dengan realisasi anggaran. Ia berharap perangkat daerah dapat lebih cermat menyusun prioritas berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya.

"Kita tidak ingin ada kegiatan yang hanya formalitas tanpa hasil nyata. Setiap program harus punya target dan indikator yang bisa diukur. Itulah bentuk akuntabilitas yang sebenarnya," tambahnya.

Selain itu, ia mendorong agar publik dilibatkan dalam proses perencanaan anggaran melalui forum-forum konsultasi dan musyawarah pembangunan desa maupun kecamatan. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk memastikan arah kebijakan benar-benar sesuai kebutuhan daerah.

Ahmad Yani juga menekankan bahwa tata kelola keuangan daerah yang transparan akan meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.

"Kalau masyarakat percaya, mereka akan lebih mendukung setiap kebijakan yang dibuat," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan seluruh pejabat daerah agar tidak menunda proses administrasi yang berpotensi menghambat penyerapan anggaran.

"Keterlambatan administrasi bisa berdampak domino terhadap pelaksanaan kegiatan. Karena itu, koordinasi lintas perangkat harus lebih cepat dan tepat," ucapnya.

DPRD Kukar, kata Ahmad Yani, berkomitmen untuk terus mendorong sistem keuangan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel. Ia menilai, pengelolaan anggaran yang bersih merupakan pondasi utama untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

"Pengawasan kami bukan untuk mencari kesalahan, tapi memastikan semua berjalan sesuai aturan dan menghasilkan manfaat bagi rakyat. Itulah semangat transparansi yang ingin kami bangun di Kutai Kartanegara," pungkasnya. (adv)