Kegiatan FGD Penguatan dan Pengembangan UMKM (DPMD Kukar)

TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berpartisipasi dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Hijau (YMH) bekerja sama dengan Universitas Mulawarman Samarinda.

Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan dan Pengembangan UMKM dalam Mendorong Transisi Energi Berkeadilan pada Masyarakat Terdampak Tambang Batubara di Kalimantan Timur” ini digelar pada Jumat (24/10/2025) di Hotel Aston, Jalan Pangeran Hidayatullah, Samarinda, Kalimantan Timur.

Penggerak Swadaya Masyarakat DPMD Kukar, Ahmad Irji’I, menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi pelaku UMKM di wilayah terdampak tambang, menggali potensi usaha pascatambang, serta merumuskan strategi pemberdayaan yang berkelanjutan.

Selain itu, forum ini juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan pelaku UMKM dalam membangun ekosistem ekonomi lokal yang tangguh.

"Kegiatan FGD ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat proses transisi ekonomi pascatambang di Kalimantan Timur. Melalui dialog lintas pihak, kita berharap muncul gagasan konkret dan kolaborasi jangka panjang untuk membangun UMKM yang inklusif dan berkelanjutan," jelas Ahmad Irji’I Senin (3/11/2025).

Indonesia saat ini tengah melaksanakan agenda transisi energi dari energi fosil menuju energi terbarukan sebagai bagian dari komitmen pengurangan emisi karbon dan pencapaian Net Zero Emission. Transisi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan teknologi, tetapi juga berdampak langsung pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, terutama di daerah yang bergantung pada industri pertambangan seperti Kutai Kartanegara, Paser, dan Samarinda.

Berdasarkan data BPS Kalimantan Timur tahun 2024, sektor pertambangan dan penggalian masih menyumbang lebih dari 46 persen terhadap PDRB provinsi pada 2023. Ketergantungan tinggi pada sektor ekstraktif ini menimbulkan tantangan baru, seperti ketimpangan ekonomi dan keterbatasan peluang mata pencaharian di wilayah tambang. Ketika aktivitas tambang berkurang, masyarakat dihadapkan pada penurunan pendapatan dan daya beli, sehingga pengembangan UMKM menjadi solusi strategis dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal.

Namun demikian, pelaku UMKM di wilayah terdampak tambang masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya akses permodalan dan pasar yang terbatas, lemahnya kapasitas manajerial, minimnya pemanfaatan teknologi digital, serta kurangnya dukungan kelembagaan. Selain itu, sinergi antara program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), program pemerintah daerah maupun desa, dan kebutuhan masyarakat masih belum optimal.

Karena itu, ruang dialog seperti FGD ini menjadi penting untuk menyamakan persepsi, membangun komitmen bersama, serta mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi.

"Melalui kegiatan ini, diharapkan muncul rekomendasi nyata dan gagasan inovatif untuk memperkuat UMKM di wilayah terdampak tambang. FGD juga menjadi wadah pertukaran ide antara pemerintah daerah, pelaku usaha, forum perempuan, pendamping UMKM, dan pemangku kepentingan lainnya agar pengembangan ekonomi lokal di Kalimantan Timur dapat berlangsung secara inklusif, mandiri, dan berkelanjutan," tutupnya. (adv/dri)