
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani.(Foto:Indri)
TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, mendorong percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi menjadi kebutuhan mutlak agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cepat, transparan, dan efisien.
"Kita tidak bisa lagi mengandalkan cara lama. Dunia sudah berubah, dan pelayanan publik harus mengikuti perkembangan teknologi," ujar Ahmad Yani di Tenggarong, Senin (3/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa digitalisasi bukan hanya soal penggunaan aplikasi atau sistem online, tetapi juga perubahan pola kerja birokrasi. ASN, katanya, harus mampu beradaptasi dengan sistem digital agar proses pelayanan tidak terhambat.
"Bukan hanya infrastrukturnya yang disiapkan, tapi juga SDM-nya. ASN harus punya kompetensi digital supaya sistem yang dibangun bisa berjalan optimal," tegasnya.
Ahmad Yani menambahkan, transformasi digital dapat menjadi solusi untuk mengurangi potensi penyimpangan dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan. Dengan sistem berbasis data, masyarakat dapat memantau dan mengakses layanan secara terbuka.
"Digitalisasi itu juga bentuk transparansi. Kalau semua data terbuka, maka potensi penyalahgunaan anggaran atau pungutan liar bisa ditekan," jelasnya.
Selain memperkuat sistem pemerintahan, ia juga mendorong agar desa-desa di Kukar ikut memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan masyarakat. Menurutnya, banyak desa memiliki potensi besar yang bisa dikembangkan melalui sistem informasi dan promosi daring.
"Desa sekarang harus melek digital. Misalnya promosi wisata, produk UMKM, atau pengelolaan keuangan desa bisa dilakukan dengan sistem online agar lebih efisien dan terbuka," katanya.
Ahmad Yani juga menyebut perlunya dukungan infrastruktur digital yang merata, seperti jaringan internet dan perangkat teknologi di wilayah pedalaman. Hal ini, katanya, menjadi kunci agar transformasi digital benar-benar inklusif dan tidak hanya dirasakan di wilayah perkotaan.
"Kalau jaringan internet belum merata, maka kesenjangan digital akan tetap ada. Itu sebabnya, kolaborasi dengan pemerintah pusat dan operator telekomunikasi perlu diperkuat," ujarnya.
Menutup pernyataannya, Ahmad Yani menegaskan bahwa digitalisasi bukan tren sementara, tetapi arah masa depan pelayanan publik.
"Transformasi digital adalah kunci pemerintahan modern. Kukar harus siap menjadi daerah yang adaptif, efisien, dan terbuka bagi seluruh masyarakat," pungkasnya. (adv)