Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani.(Foto:Indri)

TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani menyoroti perlunya langkah strategis pemerintah daerah dalam mengantisipasi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun depan. Salah satu upaya utama yang harus dilakukan, menurutnya, adalah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi yang selama ini belum dikelola secara maksimal.

"Celah peningkatan PAD ada pada optimalisasi pajak dan retribusi yang belum dijalankan dengan baik. Banyak potensi daerah yang belum digarap, termasuk pajak restoran, air tanah, dan sektor minerba," kata Ahmad Yani pada Sabtu (1/11/2025).

Ia menegaskan, potensi pajak dan retribusi di sektor pertambangan sangat besar, namun selama ini data produksi perusahaan, khususnya batubara, belum dikelola secara transparan. Akibatnya, pendapatan daerah dari sektor tersebut tidak maksimal.

"Data produksi harus jelas. Banyak perusahaan yang melapor tidak sesuai fakta. Ini harus diperbaiki agar hak daerah bisa diterima sepenuhnya," tegasnya.

Ahmad Yani juga menilai bahwa pemerintah daerah seharusnya tidak hanya mengandalkan pendapatan dari pajak dan retribusi, tetapi perlu mulai berbisnis secara aktif di sektor migas dan batubara melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Kita punya tambang, punya minyak, tapi belum dikelola sendiri. Kenapa BUMD tidak diberi kepercayaan untuk mengelola sebagian wilayah tambang itu?" ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah harus memperjuangkan agar BUMD bisa terlibat langsung, minimal mengelola sekitar 20 persen dari lahan tambang di wilayah Kukar. Dengan cara itu, daerah dapat memperoleh keuntungan langsung dan memperkuat kemandirian fiskal.

"Kalau BUMD diberi ruang berbisnis, hasilnya bisa triliunan. Tapi tentu harus disiapkan modal yang cukup, karena bisnis migas dan tambang butuh kekuatan finansial, bukan sekadar tenaga," jelasnya.

DPRD Kukar, lanjut Yani, siap memberikan dukungan penuh terhadap pembiayaan apabila BUMD atau pemerintah daerah mengajukan rencana bisnis yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Selama rencana bisnisnya jelas dan cash flow-nya bisa dipertanggungjawabkan, kami di DPRD siap mendukung dari sisi pendanaan," ujarnya.

Ia menegaskan, fokus utama ke depan adalah memperkuat modal finansial daerah melalui keterlibatan langsung dalam bisnis strategis seperti migas dan batubara. Dengan langkah tersebut, Kukar diharapkan mampu menjaga stabilitas keuangan daerah dan memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjang.

"Bisnis daerah harus kuat modal dan terencana. Inilah saatnya kita berpindah dari sekadar penerima pajak menjadi pelaku utama ekonomi daerah," pungkas Ahmad Yani. (adv)