Penerangan Jalan di Tenggarong Seberang.(Andri wahyudi/kutairaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Arianto, menegaskan bahwa program Terang Kampongku yang menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2021–2026 telah mencapai 100 persen secara administratif.

Namun, berdasarkan evaluasi di lapangan, masih terdapat sejumlah wilayah seperti dusun dan RT terpencil yang belum sepenuhnya menikmati penerangan listrik.

"Secara lokus, program ini memang sudah mencakup seluruh desa dan kelurahan, tapi saat kami turun langsung, masih ditemukan beberapa wilayah seperti dusun dan RT yang belum mendapatkan listrik. Karena itu, kami terus mendorong pemerataan, termasuk dengan menambah penerangan jalan umum (LPJU) di lingkungan yang masih gelap," ungkap Arianto.

Ia menyampaikan kabar baik bahwa PLN Regional Kalimantan Timur telah menindaklanjuti permohonan pembangunan jaringan listrik di dua desa di Kecamatan Kenohan, yakni Desa Lamin Pulut dan Lamin Telihan.

"PLN sudah bersurat kepada Pak Bupati Kukar untuk izin membawa material pembangunan jaringan listrik. Rencananya, dalam dua minggu ke depan material mulai dikirim, dan ditargetkan akhir tahun 2025 atau awal 2026 listrik PLN di dua desa tersebut sudah menyala," jelasnya.

Lebih lanjut, Arianto mengungkapkan bahwa kondisi geografis Kukar menjadi tantangan utama dalam pemerataan listrik. Banyak wilayah yang terpisah oleh danau, bukit, dan sungai, sehingga sulit dijangkau oleh jaringan PLN konvensional.

"PLN tidak bisa membangun jaringan di tengah danau atau di balik bukit, karena sistem mereka harus tersambung dengan jaringan utama. Maka dari itu, pemerintah daerah mengambil inisiatif melalui program Terang Kampongku dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di wilayah-wilayah pedalaman. Dengan cara ini, warga tetap bisa menikmati listrik meski tidak terjangkau jaringan PLN," terangnya.

Arianto menekankan bahwa meski daya yang dihasilkan PLTS tidak sebesar listrik PLN, namun sudah cukup memenuhi kebutuhan dasar warga.

"Setidaknya, masyarakat bisa menikmati listrik dari sore hingga subuh, tidak lagi hidup dalam kegelapan. Mereka bisa menyalakan lampu, kipas angin, hingga mengisi daya telepon seluler. Ini bentuk nyata pemerataan pembangunan," ujarnya.

Dari sisi pembiayaan, pembangunan infrastruktur PLTS memerlukan investasi besar di tahap awal, yakni sekitar Rp6 miliar hingga Rp12 miliar per titik, tergantung kondisi geografis dan kapasitas sistem.

"Pembangunan awal memang mahal karena harus menyiapkan panggung di daerah perairan, bangunan penyimpanan baterai, instalasi kabel, dan panel surya. Namun setelah beroperasi, tidak ada biaya besar lagi, hanya perawatan. Nah, untuk keberlanjutan operasional, kami mendorong pemerintah desa menyiapkan petugas operator dan menggandeng masyarakat untuk berpartisipasi melalui iuran kecil, agar sistem ini tetap terpelihara," jelasnya.

Sejak 2022, DPMD Kukar telah membangun 17 titik PLTS di berbagai wilayah terpencil, antara lain di Tunjungan, Liang Buaya, Kupang Baru, Menamang Kanan dan Kiri, Morang Gelam, Enggelam, Tani Baru, Dusun Tanjung Lirung (Desa Marawis), dan Dusun Buah (Desa Kemang Jambu). Selain itu, koordinasi dengan PLN juga terus dilakukan untuk memperluas jaringan di wilayah yang memungkinkan.

"Harapan kami, tidak ada lagi warga Kukar yang hidup dalam kegelapan. Program Terang Kampongku bukan hanya tentang listrik, tapi juga tentang keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Kalau masyarakat di perkotaan bisa menikmati listrik 24 jam, maka warga di pedalaman pun berhak atas kenyamanan yang sama," ungkap Arianto. (adv/dri)