- Selasa, 03 Februari 2026
Proses diskusi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kaltim di Caffe D
SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur menggelar diskusi bertajuk "Penguatan Demokrasi : Konsolidasi Gerakan Masyarakat Sipil Mewujudkan Sinergitas". Diskusi tersebut turut mengundang akademidi UIN-SI Samarinda, Unmul Samarinda dan Pegiat Budaya dan Demokradi Kaltim, Kamis (23/10/2025) sore.
Ketua Bawaslu Kaltim Deri Darmanto, dalam penyampaiannya mengungkapkan, kegiatan ini didasari atas dasar evaluasi Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2024 lalu.
"Bawaslu melakukan inisiatif berdasarkan hasil evaluasi dan konsolidasi demokrasi dari Pemilu dan Pilkada 2024 kemarin. Ada begitu banyak persoalan ya, mulai dari banyaknya putusan MK terhadap Pilkada yang hilang, terkait perselisihan hasil Pemilu juga menjadi dasar kita melaksanakan kegiatan ini," ucap Ketua Bawaslu Kaltim Deri Darmanto.
Menurutnya, Bawaslu mempunyai tanggung jawab penting dalam menata proses demokrasi untuk menghadapi pesta demokrasi mendatang di tahun 2029.
"Jelas bahwa proses Pemilu yang baik itu dasarnya adalah kesadaran masyarakat terhadap demokrasi dan bagaimana menghadapi Pemilu itu sendiri. Karena memang, kita akan selalu berkaitan dengan demokrasi dalam berjalannya sebuah negara," jelas Deri.
Untuk itu, dirinya berharap, agar diskusi ini dapat membuka cakrawala dan mendorong kesadaran masyarakat, untuk lebih jeli dalam melihat proses demokrasi di Indonesia, khususnya di Kaltim.
"Kita selalu berhadapan dengan proses penyelenggaraan, pelanggaran hal lainnya yang bersinggungan dengan proses demokrasi. Semoga ini menjadi satu langkah yang dapat meniggiatkan kualitas kesadaran dan demokrasi kita," harap Deri Darmanto.
Bawaslu berhadapan dengan dinamika penyelenggaraan, pelanggaran, dan upaya mempengaruhi orang lain dalam pemilu, berbeda dengan KPU yang lebih teknis.
Disisi lain, Romo Roedy Haryo Wiyono, selaku pegiat budaya dan demokrasi Kaltim mengungkapkan, bahwa Indonesia masih dibawah bayang-bayang oligarki. Tidak hanya itu, proses demokrasi juga mengalami anomali yang memprihatinkan.
"Kondisi di Nasional itu juga pada akhirnya tersalin di Kaltim. Oligarki mempengaruhi kebijakan dan arah ekonomi Kaltim, hal ini akan membuat kedaulatan rakyat tidak tercapai," sebutnya.
Dirinya menggambarkan saat diskusi berlangsung. Industri ekstraktif di Kaltim pada dasarnya harus memberikan kesejahteraan, namun kata Romo Roedy hal itu tidak terwujud. Justru, bencana ekologis menjadi hantu nyata bagi masyarakat dan generasi kedepan Kaltim.
"Bencana ekologi, kesenjangan sosial bahkan kekuasaan ekonomi yang terpusat, membentuk satu Gap yang besar bagi rakyat dan tentu masyarakat tidk merasakan manfaat dari sumber daya Kaltim yang melimpah," sambungnya.
Untuk itu kata Romo, perlu adanya satu gerakan bersama, yang berpegang teguh pada prinsip kedaulatan rakyat. Tujuannya jelas, kesetaraan dan keadilan dapat dilaksanakan dengan sebenar-benarnya.
Hal ini juga dikuatkan oleh pandangan Anshar Pagala selaku akademisi dari UIN-SI Samarinda. Dirinya menyebutkan, bahwa gejala oligarki dan praktik korupsi yang masif menjadi satu tantangan besar dalam proses mengawal demikrasi Indonesia. Menurutnya, perlu ada lembaga yang betul-betul getol dalam mengawasi proses demokrasi yang terus bergulir di Indonesia.
"Seperti yang saya bilang, Bawaslu tidak bisa berjalan sendiri. Perlu ada gerakan masyarakat sipil yang betul-betul berbarengan dengan Bawaslu untuk mengontrol dan mengawasi demokrasi yang berjalan," ucap Akademisi UIN-SI tersebut.
Untuk itu, dirinya mendorong agar terbentuknya Koalisi yang solid dan kuat antar lembaga pengawas demokrasi. Disamping itu, juga dapat melibatkan mahasiswa.
"Insya allah, kalau Koalisi itu terbangun, demokrasi yang akan datang dapat berjalan dengan terintegritas dan adil," ungkapnya.
Terakhir, pandangan lebih tegas datang dari narasumber ketiga, yaitu Akdemisi Unmul, Herdiansyah Hamzah. Dirinya dengan tegas memberikan catatan kritis terkait dengan proses demokrasi yang berjalan.
Menurutnya, pengawas atau penyelenggara masih belum cukup untuk menciptakan ruang demokrasi yang sesuai dan berjalan dengan khidmat.
"Persoalan yang kita hadapi ini adalah oligarki dan kroninya. Kita tidak bisa hanya menggunakan peran sebatas penyelenggaran atau bahkan hanya mengawasi. Tetapi kita perlu melakukan kolaborasi dengan masyarakat sipil," tegas Herdiansyah Hamzah atau Bang Castro sapaan akrabnya.
Dirinya juga turut menyinggung soal rezim yang menurutnya cenderung otoriter. Menurutnya, pemerintahan saat ini, cenderung menggunakan kekuatan militer untuk melaksanakan tugas negara.
Untuk itu, dirinya merasa perlu hadirnya Koalisi masyarakat sipil dengan penyelenggara dan pengawas Demokrasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang benar-benar adil.
"Tentu saya berharap kegiatan ini tidak pernah selesai, ke depan kita perlu melibatkan berbagai elemen masyarakat, terutama mereka yang memiliki akal sehat. Agar, proses demokrasi dapat berjalan dengan maksimal dan menuju jung tinggi prinsip keadilan," tandas Bang Castro. (*Abi)
