Plt. Sekertaris Disdikbud Kukar Pujianto,(Andri wahyudi/kutairaya)


TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tetap dibayarkan oleh pemerintah daerah, walaupun dilanda efisiensi anggaran 2025.

TPP diberikan sesuai dengan jarak, baik yang dekat maupun jauh.

Hal ini disampaikan Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Pujianto, Senin (20/10/2025) saat ditemui di DPRD Kukar.

Pujianto menjelaskan, TPP itu jelas di Peraturan Bupati (Perbub), masing-masing kecamatan itu menyesuaikan jarak. paling jauh di Kecamatan Tabang

"TPP untuk yang guru sekolah negeri sudah cair. Dan swasta masuk ke APBD-P 2025. Karena beberapa waktu lalu, ada pergolakan anggaran, dan nanti kalau sudah beres APBD perubahan, insyaallah cair semuanya," ujarnya.

Besarannya tetap tidak berubah. Tiap kecamatan beda, tertinggi di Tabang senilai Rp 1.500.000, sementara yang dekat dari kota Rp 900.000.

Kalau yang Aparatur Sipil Negara (ASN), dia punya golongan sesuai dengan golongannya masing-masing dan kecamatan.

"TPP mudah-mudahan tetap lancar, jalan terus, dan prosesnya juga doakan saja tidak ada halangan sehingga tidak mengganggu apa yang harus diterima oleh teman-teman di sekolah. Artinya TPP tetap dipertahankan oleh pemerintah daerah," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal mengatakan, TPP Kukar ke depannya tetap diberikan.

Walaupun memang pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) itu yang luar biasa.

Kukar ini merupakan penyumbang terbesar DBH, ketika dipotong dari Rp 5 triliun sekian, menjadi Rp 1 triliun sekian dipotong sekitar 76 persen.

Beberapa daerah itu memangkas TPP-nya, termasuk provinsi dan lain-lainnya.

"Tapi saya yakinkan bahwa saya mewakili Partai PDI Perjuangan dan DPRD, kita akan menjadi garda terdepan untuk mempertahankan bahwa TPP itu tetap akan diserahkan kepada ASN di Kukar dengan segala dinamikanya," ujarnya.

Ia berharap teman-teman ASN tetap bekerja saja dengan baik, tidak usah khawatir, yang penting kerja maksimal, soal lainnya biar DPRD memikirkan.

Saat ini pihaknya lagi membahas dengan pemerintah daerah.

"Saya yakinlah Bupati Aulia Rahman Basri dengan Wakil Bupati Rendi Solihin itu arif dan bijaksana melihat keadaan. Memang ini keadaan yang pahit bagi kita. Dari APBD Rp 12 triliun lebih menjadi Rp 4 triliun sekian. Mudah-mudahan bisa bertambah Rp 5 triliun sekian," tuturnya.

Ia menegaskan, DPRD menjadi garda terdepan di APBD Perubahan Kukar agar TPP tetap tidak ada pemangkasan seribu rupiah pun.

"Jadi tetap on the track. Jalan sesuai dengan harapan kita bersama. Pokoknya semangat aja deh teman-teman ASN," ucapnya. (dri)