DPMD Kukar Hadiri Rapat Kerja Daerah PABPDSI ke-4.(Foto: Andri Wahyudi/Kutairaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa.

Hal ini dibuktikan dengan kehadiran Kepala DPMD Kukar, Arianto, pada kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) ke-4 yang digelar di Samarinda, Jumat (17/10/2025).

Kegiatan tersebut menjadi wadah penting bagi para anggota BPD se-Kalimantan Timur dalam menyusun target kinerja, mengevaluasi capaian, serta memperkuat sinergi menuju terwujudnya BPD yang cerdas, berkualitas, dan berwibawa.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyampaikan bahwa keikutsertaan pihaknya dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap peningkatan kapasitas lembaga desa, khususnya BPD, agar lebih profesional dan berdaya saing dalam menjalankan tugas pengawasan, legislasi, serta penyaluran aspirasi masyarakat.

“Bagian dari usulan BPD adalah mengikatkan diri dalam organisasi PABPDSI, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga nasional. Di Kukar, organisasi ini sudah terbentuk dan aktif menyusun program kerja serta membangun komunikasi dengan pemerintah daerah,” jelas Arianto.

Menurutnya, Rakerda menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan BPD. Melalui forum ini, seluruh pihak dapat membahas dan menyinergikan program-program pembangunan yang dilaksanakan di tingkat desa.

“Dengan terfasilitasinya kegiatan Rakerda ini, kita berharap terjalin hubungan yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan BPD. Sehingga program-program yang dilaksanakan di desa benar-benar selaras dengan arah kebijakan pemerintah daerah,” ungkapnya.

Arianto menambahkan, beberapa usulan dan catatan yang muncul dari hasil Rakerda, seperti peningkatan tunjangan serta pelatihan bagi anggota BPD, sebagian besar telah difasilitasi oleh pemerintah daerah. Namun, hal yang paling ditekankan dalam forum tersebut adalah pentingnya harmonisasi antara kepala desa dan BPD dalam menjalankan pemerintahan di tingkat desa.

“Harmonisasi itu kunci. BPD dan kepala desa sama-sama berasal dari masyarakat desa dan bekerja untuk kepentingan masyarakat desa. Kalau komunikasi dan niatnya baik, pasti sinergi berjalan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Arianto menyebut bahwa DPMD Kukar akan terus memberikan pendampingan dan pembinaan kepada seluruh BPD agar semakin profesional dan mampu menjadi mitra konstruktif bagi pemerintah desa.

“Kami mendorong agar BPD dan pemerintah desa semakin kompak, sejalan dengan visi Bupati Kukar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan,” pungkasnya. (Dri/Adv)