Wakil Gubernur Kaltim Ir. H. Seno Aji saat memberikan keterangan terkait dengan rencana pencairan DBH, Selasa (14/10/2025).(Foto : Abi/KutaiRaya)
‎

SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Nafas lega kembali dihelakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Dana Bagi Hasil (DBH) akan dicairkan oleh pemerintah pusat pada awal tahun 2026 mendatang.
‎
‎Informasi tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji saat diwawancarai oleh awak media, Selasa (14/10/2025).

Sebelumnya, Gubernur seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, membahas tentang fiksasi pencairan DBH bagi daerah-daerah di Indonesia.
‎
‎Berdasarkan informasi yang didapat, untuk DBH sendiri telah di sahkan, meskipun proses penambahan besaran anggaran dilakukan pada awal tahun 2026 mendatang.
‎
‎"Alhamdulillah sudah mendapatkan kabar dari Pak Gubernur, bahwa memang betul DBH sudah di ketok," ucap Wagub Kaltim.
‎
‎Terkait dengan rincian tanggal pencairannya, Seno memperkirakan pencairan akan di lakukan di bulan Februari atau Maret mendatang.
‎
‎"Itu masuk ke kuartal pertam tahun 2026, ya kira-kira di bulan Februari atau Maret. Pembayaran itu juga jadi satu dengan pembayaran kurang bayar di tahun sebelumnya," ungkapnya.
‎
‎Untuk tahun ini (2025), sekitar Rp 3 Triliun belum diterima atas pembayaran DBH. Hal ini yang menjadi salah satu fokus Pemerintah Daerah agar kurang bayar tersebut dapat dibayarkan bersamaan dengan rencana pembayaran di awal tahun 2026 tersebut.
‎
‎"Kita tetap tagihkan ya, insya allah November nanti keluar sekitar 1 Triliun," bebernya.
‎
‎Meski mendapat sedikit angin segar, Pemprov Kaltim tetap mendorong agar Bupati atau Walikota di Kaltim tetap menyiasati agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap di tingkatkan.
‎
‎Menurutnya, menunggu bantuan dari Pemerintah pusat saja, tidak cukup untuk menggenjot laju pertumbuhan Kaltim kedepan.
‎
‎"Pertama kita tetap bersyukur, kedua jangan hanya menunggu bantuan dari pusat. PAD tetap harus digenjot, jangan berdiam diri saja," tandas Seno Aji. (*Abi)