Ketua Banggar Kukar, Johansyah.(Foto:Indri)


TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Johansyah, menyampaikan laporan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 dalam rapat bersama pemerintah daerah pada Selasa (30/9/2025).

Johansyah menegaskan bahwa setelah disetujui, APBD-P 2025 diharapkan benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Kukar. Menurutnya, penyusunan anggaran harus fokus pada kebutuhan publik, bukan sekadar formalitas perencanaan.

"Setelah dilakukan persetujuan, kami dari Fraksi Partai Golongan Karya berharap APBD-P perubahan 2025 ini betul-betul bisa menyentuh halayak masyarakat Kukar," ucapnya.

Selain itu, Johansyah menyoroti kondisi ketergantungan Kukar terhadap Dana Bagi Hasil (DBH). Ia menyebut, hingga saat ini porsi DBH masih mendominasi sumber pendapatan daerah. Hal tersebut dinilai rawan jika pemerintah tidak segera memperkuat pendapatan asli daerah (PAD).

"Karena kenyataan yang kita hadapi saat ini di Kukar, kita lebih mengandalkan yang namanya dana bagi hasil (DBH). Oleh sebab itu, kita berharap di tahun 2026 itu tidak terjadi lagi," ujarnya.

Ia menambahkan, peningkatan PAD harus menjadi prioritas agar Kukar tidak terus-menerus bergantung pada dana transfer pusat. Menurutnya, pengembangan sektor pariwisata dan perekonomian lokal bisa menjadi salah satu solusi untuk memperbesar kontribusi PAD.

"Kami Partai Golongan Karya berharap ada peningkatan PAD, salah satunya melalui pembentukan tempat-tempat yang bisa menghasilkan pendapatan, terutama dari sektor pariwisata dan perekonomian," jelas Johansyah.

Menurut data yang dipaparkan, komposisi keuangan daerah Kukar pada tahun 2025 menunjukkan sekitar 60–70 persen pendapatan masih bersumber dari DBH, sementara PAD hanya menyumbang sekitar 20 persen. Ketimpangan ini, kata Johansyah, harus segera diperbaiki.

"Paling tidak nantinya bisa 50-50 lah, daripada kondisi saat ini yang masih sangat berat sebelah," tambahnya.

Johansyah menegaskan, harapan untuk memperkuat PAD bukan hanya aspirasi Fraksi Golkar, tetapi juga suara seluruh fraksi di DPRD Kukar. Dengan langkah konkret pemerintah daerah, pihak legislatif optimistis porsi PAD dapat meningkat pada 2026 mendatang. (adv)