Pengesahan APBD Perubahan Kukar Tahun 2025.(Andri Wahyudi/kutairaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi disahkan sebesar Rp 11,1 triliun, pada Selasa (30/9/2025), pada Rapat Paripurna DPRD Kutai Kartanegara.

Penetapan ini setelah melalui pembahasan yang berlangsung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang akhirnya menghasilkan kesepakatan struktur APBD-P 2025 yang disetujui dalam Rapat Paripurna ke-16 Masa Sidang I.

Anggota Banggar, Farida menyebutkan bahwa pendapatan daerah tahun 2025 mengalami penurunan dari Rp11,5 triliun menjadi Rp11,1 triliun. Penurunan terutama disebabkan oleh menurunnya komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap di angka Rp953 miliar.

Sejalan dengan penurunan pendapatan, belanja daerah juga mengalami penyesuaian dari Rp12 triliun menjadi Rp11,3 triliun. Penyesuaian terbesar terjadi pada belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga.

"Adapun pembiayaan netto turun dari Rp500 miliar menjadi Rp165,9 miliar yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya," ujarnya.

Sementara Wakil Bupati Kukar H. Rendi Solihin memgatakan bahwa di perubahan tidak ada penambahan agenda kegiatan infrastruktur yang baru, semuanya cuma pergeseran dan yang paling ditunggu-tunggu adalah beasiswa Kukar Idaman.

"Karena setelah disahkan perubahan ini oleh teman-teman DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, kita tunggu DPA-nya dan dana yang ditunggu oleh mahasiswa kita, kurang lebih 4.000 orang di Kukar itu bisa dicairkan," tegasnya.

"Dan sudah banyak yang kosnya nunggak katanya, sudah banyak yang belum full pembayarannya. Masih banyak yang lainnya, masih membutuhkan."tambahnya.

Rendi menegaskan di perubahan ini tidak ada hal yang baru, semua yang sudah dianggarkan di murni itu yang tetap dijalankan di perubahan. Namun ada pergeseran beberapa kegiatan, tapi tidak merubah transisi dari kegiatan itu sendiri. Garis besarnya tidak ada kegiatan baru.

"Kami juga sangat setuju dengan tanggapan dari fraksi DPRD Kukar, artinya potensi Kutai Kartanegara harus digali dan saya yakin teman-teman DPRD juga punya inovasi yang baik sekali. Mudah-mudahan kita bisa bekerja bersama untuk menggali lebih dalam potensi-potensi lainnya di Kutai Kartanegara," tutupnya. (dri)