Anggota DPRD Kukar Fraksi Golkar, Johansyah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.(Foto:Indri)


TENGGARONG,(KutaiRaya.com):Fraksi Partai Golkar DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menyampaikan pandangan umumnya terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna ke-14 yang digelar pada Senin (29/9/2025). Pandangan fraksi disampaikan langsung oleh Anggota DPRD Kukar, Johansyah.

Dalam kesempatan itu, Johansyah menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas penyusunan Nota Keuangan Perubahan APBD 2025. Menurutnya, dokumen tersebut merupakan instrumen penting yang mencerminkan kondisi keuangan daerah sekaligus rencana pengelolaan anggaran untuk mencapai tujuan pembangunan.

Terkait kebijakan pendapatan daerah, Fraksi Golkar menyoroti masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah.

"Hal ini menunjukkan perlunya upaya serius untuk meningkatkan potensi PAD dengan pengelolaan yang lebih baik, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta tata kelola retribusi yang transparan," jelas Johansyah.

Fraksi Golkar juga mengidentifikasi beberapa kendala dalam peningkatan pendapatan, antara lain rendahnya kepatuhan wajib pajak, lemahnya validitas data, serta belum optimalnya pengawasan retribusi daerah. Karena itu, pihaknya mendukung kebijakan pemerintah dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

Dari sisi belanja daerah, Johansyah menyebut adanya penyesuaian signifikan dalam belanja operasional, belanja modal, maupun belanja tidak terduga. Fraksi Golkar menilai efisiensi belanja harus menjadi prioritas di tengah keterbatasan keuangan.

"Kami mendukung alokasi belanja untuk urusan wajib dan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta mendorong belanja modal untuk pembangunan infrastruktur yang meningkatkan daya saing daerah," ujarnya.

Mengenai kebijakan pembiayaan, Fraksi Golkar menyoroti masih dominannya ketergantungan pada sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebagai sumber pembiayaan daerah. Mereka mendorong pemerintah untuk mencari alternatif pembiayaan yang lebih berkelanjutan serta mengoptimalkan sumber lain, termasuk pencairan dana cadangan dan aset daerah.

Selain itu, Johansyah menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan pembiayaan agar masyarakat dapat berpartisipasi dan mengawasi prosesnya. Hal ini, katanya, akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan keuangan daerah.

Fraksi Golkar juga menyoroti perlunya penyesuaian target dan sasaran program pembangunan agar sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Program yang dijalankan, kata Johansyah, harus berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

Lebih lanjut, pihaknya mendukung penyusunan rekapitulasi perubahan belanja yang lebih jelas dan terukur sehingga alokasi anggaran dapat dipahami semua pihak. Fraksi Golkar berharap langkah ini akan mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai penutup, Johansyah menegaskan bahwa Fraksi Golkar siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan pendapatan, efisiensi belanja, serta optimalisasi pembiayaan.

"Kami berharap seluruh kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di Kutai Kartanegara," pungkasnya. (adv)