Wakil Gubernur Kalum, H. Seno Ajo saat dimintai keterangan terkait tindak lanjut isu pemangkasan TKD Kaltim tahun anggaran 2026 di Kantor Pemprov. Kaltim, Senin (29/09/2025).(Foto: Abi/KutaiRaya)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2025, mengalami peningkatan hingga Rp 700 Milliar. Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji katakan pemangkasan Transfer Ke Daerah (TKD) untuk Kaltim diatas 75 persen.

Kondisi terkini APBD-P Kaltim tahun anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp 746,85 Milliar. Sebelumnya, APBD Murni Kaltim 2025 sebesar Rp 21 Trilliun, kini menjadi Rp 21,74 Trilliun di APBD-P 2025.

Lalu, Pemprov Kaltim melakukan proses penyesuaian terhadap pendapatan daerah. Awalnya, pendapatan ditargetkan kurang lebih Rp 20,10 Trilliun, kini berkurang menjadi Rp 19,14 Trilliun atau turun sekitar Rp 950,76 Miliar.

Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kaltim mendapat Rp 9,56 Triliun. Sebesar Rp 9,56 Triliun merupakan angka dari Transfer Ke Daerah (TKD) untuk APBD-P Kaltim 2025. Sementara, sisanya merupakan pendapatan sah Kaltim lainnya, sebesar Rp 305,17 Miliar.

Peningkatan APBD-P Kaltim 2025 ini juga di pengaruhi dari sektor belanja daerah. Tercatat, belanja transfer masih mendominasi sebesar Rp 6,74 Triliun dan Rp 469 Triliun diantaranya merupakan DBH ke Kab/Kota. Lalu diikuti dengan belanja barang dan jasa sebesar Rp 5,42 Triliun, belanja modal untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur sebesar Rp 4,87 Triliun, belanja pegawai Rp 3,79 triliun dan bantuan keuangan (bankeu) ke Kab/Kota sebesar Rp 2,05 Triliun.

Penerimaan pembiayaan diterima oleh Kaltim juga turut meningkat. Meskipun, peningkatan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2024 kemarin sebesar Rp 1,69 Triliun dan ditambah Rp 900 Miliar dari alokasi untuk APBD-P 2025. Sehingga menjadi Rp 2, 59 Triliun. Nantinya, pengeluaran pembiayaan akan memangkas sebesar Rp 50 Miliar untuk penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Saat di konfirmasi terkait dengan anggaran pendidikan, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Kaltim, Sri Wahyinu menyebutkan, bahwa persentase anggaran pendidikan masih berada di bawah angka persentase minimal 20 persen.

"Ya, untuk pendidikan kita masih di bawah 20 persen, sekitar 16,72 persen," ucap Sekda Kaltim di Lt. 1 Gedung Pemprov. Kaltim, Jalan Gajahmada, Senin (29/09/2025).

Slot untuk pendidikan sebesar 16,72 persen berada di angka Rp 3,63 Triliun. Terkait sengan hal tersebut, Ketua DPRD Prov. Kaltim meminta agar fokus alokasi anggaran dapat diarahkan pada sektor sarana dan prasarana SMA/SMK.

"Memang berada di bawah persentase minimal, maka itu kita coba dorong agar anggaran ini fokus pada kewenangan provinsi untuk sapras SMA/SMK, kesejahteraan guru dan akses pendidikan di pelosok dan Gratispol," ungkap Ketua DPRD Prov. Kaltim, Hasanuddin Masud saat di konfirmasi oleh awak media KutaiRaya, Senin (29/09/2025).

Meskipun kondisi ini masih tergolong kondusif, berbeda halnya dengan tahun anggaran 2026 mendatang. Seno Aji mengatakan, jika isu pemangkasan TKD di tahun anggaran murni 2026 akan di pangkas di atas 50 persen.

Terkait dengan itu, Pemprov masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dengan formula yang tepat untuk mengantisipasi pemangkasan TKD.

"Saya pikir kita perlu diskusi bersama dengan Menteri Keuangan untuk mencari formula dan solusi. Mereka juga paham bahwa PDRB kita ini terbesar setorannya ke pusat. Maka, kita perlu suarakan lebih kencang lagi supaya 10 kabupaten/kota dan satu provinsi ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat," jelas Seno.

Dirinya juga mengungkapkan, upaya untuk bertemu langsung dengan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, untuk mencari jalan tengah dari rencana pemangkasan tersebut.

"Belum ya, kemarin kita sudah minta waktu, tapi Pak Purbaya mungkin masih sibuk dengan peningkatan kinerja keuangan, insya allah minggu depan atau 2 minggu lagi," ungkap Wagub Kaltim.

Dirinya menyebutkan bahwa, pemangkasan kemungkinan akan terjadi dengan menelan lebih dari 75 persen besaran angka pra-pemangkasan. Bisa jadi, Kaltim hanya akan menerima besaran TKD dibawah 25 persen.

"Ini adalah jumlah yang akan dikirim. Pengurangannya bahkan diatas 75 persen, tentu ini akan membuat kita menderita. Tapi saya tegaskan, kita akan terus berjuang sampai ke pusat tentang hal ini," tegasnya.

Untuk itu, dirinya meminta agar msyarakat dapat bersabar, guna mendapatkan informasi yang lebih valid terkait dengan upaya Pemprov Kaltim untuk menekan angka pemangkasan TKD Kaltim ke angka yang lebih kecil.

"Kita upayakan yang terbaik, kita akan terus berupaya agar pusat memperkecil besaran pemangkasan TKD Kaltim," tutupnya. (*Abi)