Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas Bagi Pengurus Tim Pembina Posyandu Kabupaten dan Kecamatan.(Foto: Andri wahyudi/Kutairaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar sosialisasi peningkatan kapasitas bagi pengurus Tim Pembina Posyandu tingkat kabupaten dan kecamatan. Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kamis (18/9/2025).

Acara tersebut dihadiri Ketua TP PKK Kukar, Andi Deezca Pravidhia Aulia Rahman Basri, Kepala DPMD Kukar Arianto, serta seluruh tim pembina posyandu kabupaten dan kecamatan.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu dan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

“Tujuannya adalah memperkuat pengetahuan serta pemahaman tim pembina di level kabupaten dan kecamatan. Mereka nantinya akan mensosialisasikan dan mendampingi tim pembina di tingkat kelurahan, desa, hingga pengurus dan kader posyandu,” ujar Arianto.

Ia menegaskan, posyandu saat ini telah diperluas cakupannya. Jika sebelumnya terbagi menjadi posyandu balita, lansia, dan remaja yang dibina oleh masing-masing OPD, kini melalui Permendagri tersebut disatukan dalam enam SPM. Konsekuensinya, perlu ada penyesuaian terhadap peran kader.

“Dulu pembinaan terpisah, sekarang digabung. Kami harap kader dapat menyesuaikan dan melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga mampu membantu pemerintah memberikan pelayanan sesuai enam SPM,” tambahnya.

Arianto juga mengingatkan agar tidak ada ego sektoral antar-OPD. Menurutnya, semua pihak harus berkolaborasi dan bersinergi agar pelaksanaan program dan pencapaian target lebih mudah.

“Kalau ada ego sektoral, itu justru bisa mempersulit pencapaian yang kita inginkan,” tegasnya.

Selain menjalankan tugas rutin, saat ini tim pembina posyandu juga fokus pada persiapan mengikuti lomba tingkat nasional. Arianto menyebut, sejak lama Kukar telah berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti BUMDes, WPD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, hingga DP2KB.

Upaya tersebut membuahkan hasil. Salah satunya terlihat dari penurunan angka stunting di Kukar, dari 27 persen kini turun menjadi 14,9 persen. Capaian ini menjadikan Kukar sebagai daerah dengan penurunan stunting tertinggi di Kalimantan Timur.

“Keberadaan posyandu sangat penting. Selain mendukung pemerintah dalam penanganan gizi dan kesehatan masyarakat, juga terbukti efektif menekan angka stunting,” jelasnya.

Apresiasi juga diberikan kepada kader posyandu. Tingkat keterlibatan kader dalam pelaksanaan posyandu serentak mencapai 93 persen, tertinggi di Kaltim. Hal ini menunjukkan bahwa posyandu berperan besar sebagai lembaga masyarakat desa dalam membantu pemerintah menyelesaikan persoalan kesehatan dan sosial.

Ke depan, posyandu akan diperluas menjadi enam layanan sesuai SPM, sehingga manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Dalam hal ini, DPMD berperan sebagai fasilitator desa dan lembaga masyarakat desa, sementara enam dinas teknis tetap menjadi penggerak utama sesuai leading sector masing-masing.

“Transisi ini harus benar-benar dipahami dan dijalankan secara konsisten oleh pemerintah daerah. Dengan kerja sama lintas sektor, program OSEAN dan SPM 169 diyakini bisa berjalan baik serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kukar,” pungkas Arianto. (Dri/Adv)