Kepala DPMD Kukar Arianto Usai menghadiri Musrenbang RPJMD Kukar 2025-2029.(Andri wahyudi/Kutairaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengingatkan seluruh pemerintah desa agar bijak dalam menyusun program dan kegiatan, terutama ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mengalami penurunan.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari Dana Desa yang bersumber dari APBN serta Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari dana bagi hasil kabupaten.

Sesuai regulasi, Dana Desa ditetapkan sebesar 10 persen dari APBN dan dibagi ke seluruh desa di Indonesia. Sedangkan ADD minimal 10 persen dari dana bagi hasil daerah dengan perhitungan berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, dan indikator lainnya.

Menurut Arianto, ketika APBD daerah mengalami penurunan, maka alokasi APBDes otomatis ikut terdampak. "ADD itu sangat bergantung pada besar kecilnya dana transfer pusat yang masuk ke daerah. Kalau APBD menurun, maka APBDes juga ikut turun," jelasnya Selasa (16/9/2025).

Karena itu, desa diminta untuk melakukan pemetaan ulang terhadap program yang ada. Arianto menegaskan agar desa benar-benar fokus pada program prioritas yang menyentuh layanan dasar masyarakat.

"Kalau pendapatan menurun, desa harus memfilter program. Jangan sampai kegiatan yang tidak prioritas justru didanai, sementara layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, kewenangan lokal desa, dan perlindungan sosial malah terabaikan," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa agar arah pembangunan tetap sejalan. “Kalau pemerintah daerah bergerak ke kanan, maka desa juga harus ikut ke kanan. Dengan begitu, hasil pembangunan lebih jelas arahnya dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” jelas Arianto.

DPMD Kukar berharap desa mampu menjaga konsistensi perencanaan dan pengelolaan APBDes meskipun menghadapi tantangan keterbatasan anggaran. Dengan demikian, desa tetap bisa berkontribusi pada pencapaian target pembangunan daerah.

"Intinya, setiap rupiah di APBDes harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa. Itulah yang ingin kita kawal bersama agar sinergi desa dan daerah benar-benar terwujud," pungkas Arianto. (adv/dri)