Kepala DPMD Kukar Arianto.(Andri wahyudi/kutairaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus berupaya memperkuat pembangunan berbasis masyarakat. Salah satu langkah terobosan yang bakal diluncurkan adalah Program RT-KU Terbaik dengan alokasi anggaran hingga Rp150 juta per rukun tetangga (RT). Program ini dijadwalkan mulai bergulir pada akhir tahun 2025.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menyebutkan bahwa program tersebut tidak hanya soal peningkatan nominal anggaran, tetapi juga menyangkut cara baru dalam memastikan layanan dasar masyarakat bisa diakses langsung dari lingkungan terkecil.

"Target kita Desember sudah launching, dan Januari 2026 bisa langsung dilaksanakan. Program ini memang disiapkan untuk mengawal RPJMD Kukar Idaman Terbaik yang baru akan berjalan tahun depan," ujarnya, Rabu (10/9/2025).

Menurut Arianto, selama ini program bantuan RT senilai Rp50 juta terbukti memberikan dampak positif, terutama dalam kegiatan gotong royong dan pembangunan sarana lingkungan. Namun, kebutuhan masyarakat semakin kompleks, sehingga perlu penguatan skema agar menjangkau sektor-sektor vital.

"Fokusnya jelas, pemberdayaan untuk layanan dasar. Pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial menjadi prioritas. Jadi masyarakat tidak lagi hanya mendapat infrastruktur lingkungan, tetapi juga jaminan layanan dasar yang nyata," ungkapnya.

Selain penguatan di tingkat RT, Pemkab Kukar juga menyiapkan program bantuan sosial berupa Rp1 juta per kepala keluarga (KK) yang masuk kategori rentan. Bantuan ini akan digulirkan mulai 2026 setelah melalui proses sinkronisasi dengan program RT.

"Skema ini bukan untuk semua, melainkan khusus bagi warga tidak mampu. Jadi jelas, bantuan ini bersifat tepat sasaran. Tidak mungkin PNS atau warga berkecukupan ikut menerima," tegas Arianto.

Dengan dua program unggulan tersebut, Pemkab Kukar berusaha membangun kemandirian masyarakat dari bawah. RT diharapkan menjadi simpul terdepan dalam perencanaan dan pengelolaan kebutuhan warga, sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi proyek, tetapi juga menyentuh aspek sosial yang lebih mendasar.

Arianto menambahkan, pihaknya saat ini tengah menyusun petunjuk teknis, regulasi, dan inventarisasi program yang bisa diakomodasi dalam skema baru. Harapannya, RT bisa lebih kreatif mengembangkan potensi lokal sekaligus memperkuat solidaritas sosial.

"Dengan dukungan Rp150 juta per RT, kita ingin masyarakat tidak sekadar menunggu bantuan, tapi bisa berinisiatif mengelola kebutuhan mereka. Jadi pembangunan Kukar benar-benar lahir dari bawah, bukan hanya dari kebijakan di atas," tutupnya. (adv/dri)