Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani.(Foto:Indri)


TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan bahwa pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 harus segera dituntaskan. Hal itu karena banyak program penting yang berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat bergantung pada anggaran tersebut.

Menurutnya, APBD Perubahan kali ini tidak hanya sekadar penyesuaian, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menuntaskan sejumlah kewajiban pemerintah daerah. Di antaranya menyelesaikan utang Pemkab, proyek tertunda, hingga kebutuhan layanan dasar masyarakat.

"APBD Perubahan ini memuat berbagai kepentingan. Utang PSU Pilkada, proyek-proyek tertunda, sampai kewajiban tahun lalu harus diakomodir. Makanya pembahasannya harus cepat selesai karena bulan ini sudah harus final," jelas Ahmad Yani, Selasa (9/9/2025).

Ia menegaskan, DPRD akan mengawal agar tidak ada program yang mangkrak maupun kewajiban yang tertinggal. Termasuk program beasiswa, tunjangan guru, tunjangan tenaga medis, hingga pembayaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

"Semua harus clear. Beasiswa jangan sampai ada pemotongan, tunjangan guru dan tenaga kesehatan juga harus dibayarkan. Itu prioritas, karena langsung menyentuh masyarakat," tegasnya.

Selain itu, bantuan untuk nelayan dan petani juga masuk dalam prioritas pembiayaan APBD Perubahan. Ahmad Yani menyebut, DPRD Kukar ingin memastikan anggaran benar-benar mencerminkan pemerataan dan keadilan.

"Harapannya, masyarakat merasakan manfaat nyata dari APBD Perubahan ini. Tidak ada yang tertinggal, baik dari sektor pendidikan, kesehatan, maupun sektor riil seperti pertanian dan perikanan," tambahnya.

Dari sisi proyeksi, Ahmad Yani mengungkapkan adanya penyesuaian nilai APBD. Jika sebelumnya APBD Murni 2025 dipatok Rp12 triliun, kini setelah dilakukan efisiensi dan rasionalisasi, nilainya menjadi Rp11,6 triliun.

"Memang ada pengurangan sekitar Rp300–Rp400 miliar, tapi perencanaan tetap kita pastikan jalan. Walaupun nanti ada potensi penyesuaian lagi karena transfer pusat, prinsipnya kewajiban pemerintah harus diselesaikan," jelasnya.

Ia menekankan, efisiensi dan defisit yang muncul dalam APBD Perubahan tidak boleh menjadi alasan menghambat pembangunan. DPRD Kukar akan fokus memastikan setiap anggaran tersalurkan tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. (adv)