Anggota Komisi IV DPRD Kukar Ahmad Akbar Haka Saputra.(Andri Wahyudi/Kutairaya)


TENGGARONG,(KutaiiRaya.com): Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Ahmad Akbar Haka Saputra merespon terhadap kasus yang tengah mencuat di masyarakat, dugaan pencabulan yang dilakukan salah satu oknum ustad pondok pesantren di Tenggarong Seberang.

Akbar mengatakan dalam waktu dekat bakal melakukan Rapat Dengan Pendapat (RDP) bersama OPD terkait, untuk membahas penanganan kasus dan penindakan tegas.

Akbar mengatakan bahwa ia bersama Wakil Bupati Kukar H. Rendi Solihin telah melakukan kunjungan ke Mall Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, untuk memastikan bahwa penanganan terhadap para korban pencabulan ini.

"Akhirnya kita bersepakat akan menggelar RDP secepatnya dengan OPD terkait. Setelah kunjungan ini saya akan lapor ke Ketua DPRD dan ketua Komisi IV, artinya ketika stakeholder dikumpulkan akan segera ada keputusan apakah setelah RDP, apakah pesantren itu ditutup untuk memberikan peringatan kepada lembaga lembaga serupa apalagi yang berbasis asrama memang khawatirkan kita dari hasil yang kita dengar,"ujar Akbar kepada media Jumat (15/8/2025).

Ia mengungkapkan bahwa ada kelalaian dengan sistem pendidikan terutama pengawas kepada tempat pendidikan yang berbasis sistem asrama (pondok pesantren), yang anak didik nginap disana dan khawatirnya jika kasus ini tidak diambil keputusan cepat dalam RDP, Kasus ini yang sudah terjadi di 2021 akhirnya pelaku yang sama berbuat pencabulan yang sama dan korban bertambah banyak di tahun 2025.

"Harapan kita tegas kali ini dan memberikan peringatan untuk ponpes ponpes lainnya. Untuk sekolah lain boarding school sistem pengawasannya kita perketat. Memang kita harapkan tidak ada lagi kasus serupa terjadi di Kukar," ujarnya.

Terkait penanganan kasus ini juga ada saran dari kawan TRC PPA Kaltim agar dibentuk satgas sampai di tingkat RT untuk pengawasan, karena dikhawatirkan ketika dibiarkan akan menimbulkan efek baru lagi. Mengingat rata-rata kasus yang tadi ternyata pelaku dulunya merupakan korban pencabulan dan ini terus bertambah.

"Sehingga pengawasannya mesti ekstras, cuma tadi kita dengarkan keluhan adanya kekurangan tenga psikolog di Kukar, pendamping dan kita menyadari hal-hal itu akan menjadi trauma psikologi bagi para korban efek panjang. Dan kami ketemu adek adek para korban kami memberikan semangat dan memastikan kami hadir membersamai korba," ungkapnya.

Sementara itu, Plt. Kepala DP3A Kukar Hero Suprayetno mengatakan bahwa penanganan terhadap korban pelecehan dan pencabulan terus dilakukan, namun karena terkendala dengan operasional dan SDM di dinas membuat pelayanan belum maksimal.

"Kami sangat mendukung dengan adanya langkah dari Wakil Bupati Kukar bersama DPRD Kukar yang akan memfasilitasi RDP, dan diharapkan dapat mendapatkan solusi dan tindakan tegas kepada kasus kekerasan seksual yang ada di Kukar," tutupnya. (dri)