Ketua Komisi III DRPD Kukar, Farida.(Achmad Rizki/Kutairaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Ketua Komisi III DPRD Kutai Kartanegara, Farida menyoroti progres pembangunan infrastruktur Kukar yang hingga saat ini baru tercapai 50 persen. Ia meminta Pemkab Kukar untuk melakukan pengawasn secara optimal terhadap proyek proyek pembangunan yang saat ini masih berjalan dan berlum rampung.

"Pembangunan infrastruktur baik itu peningkatan jalan, drainase hingga konektivitas wilayah harus dikerjakan sesuai dengan kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dibuat. Pemerintah daerah harus mengawasi pekerjaan yang telah berkontrak, untuk memastikan pekerjaan tersebut berjalan dengan baik," kata Farida pada Kutairaya, di Tenggarong, Kamis (14/8/2025).

Menurutnya, kendala dalam pembangunan infrastruktur biasanya faktor cuaca. Untuk itu, pihak penyedia atau kontraktor dapat melakukan percepatan pekerjaan disaat kondisi cuaca baik. Sehingga pekerjaan tersebut bisa rampung tepat waktu.

Pihaknya menekankan, pekerjaan infrastruktur di 2025 ini jangan sampai tidak tuntas, kalau itu terjadi kontraktor tak kompeten dalam membidangi pembangunan akan mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

"Ini tidak boleh terjadi, jika sudah direncanakan dan ada anggarannya ya harus dikerjakan jangan sampai tidak tuntas," ucapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar Wiyono menyebutkan, progres pembangunan infrastruktu di Kukar telah mencapi 50 persen lebih. Namun dari pekerjaan itu sudah ada yang rampung 100 persen.

"Pekerjaan pembangunan infrastruktur ini kita mulai duluan dari OPD lainnya. Sehingga pekerjaan tersebut sudah ada yang rampung," sebut Wiyono.

Adapun pekerjaan infrastruktur yang telah rampung itu skala kecil seperti, pembanunan drainase di Jalan Muso Bin Salim, Jalan Mangkuraja dan lainnya.

Dalam proses pembangunan infrastruktur, pihaknya meminta kepada penyedia untuk dapat melakukan percepatan pembangun, dengan tetap memperhatikan spesifikasi teknis.

"Selama ini tantangan kita hanya berbenturan dengan kondisi di lapangan seperti terhambat jaringan pipanisasi hingga telekomunikasi," ujarnya.

Hal tersebut menjadi evaluasi pemerintah daerah, agar kedepannya ketika menyusun perencanaan itu juga memperhatikan dampak sosial lainnya. (ary)