Reses Anggota DPRD Kukar, Akbar Haka.(Achmad Rizki/Kutairaya)


TENGGARONG (KutaiRaya.com): Persoalan pendidikan di Kukar dan kesejahteraan petugas kebersihan menjadi usulan warga Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, pada reses anggota DPRD Kukar, Akbar Haka yang berlangsung di Kopi Pangeran kawasan Jalan Aji Masnandai Tenggarong, Jumat (8/8/2025).

Salah satu warga Kelurahan Timbau, Zulkarnain menyoroti terkait biaya pendidikan yang dinilai mahal dan membebankan orang tua, karena masih membeli seragam sekolah. Sementara pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan terkait rencana pemberian seragam secara gratis.

"Setiap tahun ajaran baru pasti banyak keluhan orang tua, mengenai biaya pendidikan yang mahal untuk membeli seragam,"kata Zulkarnain.

Menurutnya, tahun ajaran baru sekolah ini hampir kebanyakan masyarakat mengalami perekonomian yang menurun. Sementara biaya sekolah cukup tinggi.

Selain persoalan pendidikan terkait biaya seragam, ia juga menyampaikan unek uneknya, soal kesejahtraan petugas kebersihan.Sebab upah yang diterima, tak sesuai dengan pekerjaan di lapangan.

"Petugas kebersihan ini berkecimpung di tengah sampah bahkan kotoran dari masyarakat. Untuk itu, perlu adanya perhatian terhadap kenaikan upah yang diberikan," ucapnya.

Melalui kegiatan reses ini, ia berharap seluruh aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan, untuk direalisasikan. Karena aspirasi itu bersentuhan langsung dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Menanggapi hal itu, Anggata DPRD Kukar Akbar Haka menjelaskan, seluruh aspirasi masyarakat khususnya di Tenggarong ditampung dan akan diperjuangkan. Ada beberapa poin yang menjadi keluhan masyarakat baik dari upah petugas kebersihan yang tak sesuai, dengan pekerjaannya.

"Kalau saya menilai petugas kebersihan itu merupakan pahlawan dalam kesunyian. Karena biarpun hujan atau panas, petugas kebersihan harus kerja dengan upah yang masih minim," jelas Akbar Haka.

Kemudian, terkait dengan program pemerintah daerah pemberian seragam gratis. Hal ini menjadi pembahasan,mengingat Kukar saat ini terjadi efisiensi anggaran.

"Mereka meminta belanja rutin atau perjalanan dinas bisa dialihkan, untuk program pemberian seragam gratis. Karena pembelian seragam ini cukup memberatkan," sebutnya.

Ia menyebutkan, meskipun usulan masyarakat itu tak sesuai dengan komisi dibidangnya. Maka usulan itu akan dikoordinasikan dengan komisi lainnya di DPRD Kukar. (ary)