Kasubid Perencanaan Pendapatan Daerah Bapenda Kukar, Fredy Wardana.(Andri Wahyudi/Kutairaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Kutai Kartanegara saat ini masih mengandalkan Dana Bagi Hasil (DBH). Jika DBH mengalami penurunan, maka berdampak terhadap nilai APBD Kutai Kartanegara.Oleh karenanya, perlu memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar agar nilai PAD meningkat.

Kepala Bapenda Kukar Bahari Joko Susilo, melalui Kasubid Perencanaan Pendapatan Daerah, Bapenda Kukar Fredy Wardana, menjelaskan bahwa Kukar masih tergantung 70% dengan DBH. Pemkab berupaya untuk meningkatkan PAD terutama dari retribusi pajak daerah.

PAD terbanyak saat ini di retribusi, dan pendapatan asli daerah yang sah lainnya. Menurut dia, target PAD Kukar pada tahun 2025 sebesar Rp 800 miliar.

"Biasanya per triwulan kami minta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyajikan laporannya. Tapi triliun 3 ini belum masuk. Untuk di triwulan 2 masih di bawah 50 persen," terangnya.

Ia menambahkan bahwa tahun sebelumnya dalam menyusun target pendapatan Kukar masih menggunakan pencatatan pendapatan BLUD itu dimasukkan di lain-lain PAD yang sah. "Setelah tahun 2022 terkait HKPD, itu pencatatan pencatatan retribusi daerah, pencatatan pendapatan BLUD itu dimasukkan di kelompok retribusi daerah," katanya.

Sementara Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menjelaskan bahwa saat ini Kukar tidak harus selalu mengharapkan dana perimbangan. Ini tidak boleh lagi. Kedepan harus menghasilkan dengan potensi yang dimiliki, seperti potensi tambang, potensi migas, potensi sawit, bahan yang bisa diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui.

"Kita ini harus memanage dalam pengembangan usaha, menciptakan pendapatan hasil di daerah. Kita harus mendukung semua, baik pada usaha milik daerah kita sudah bisa menghasilkan, bisa berbisnis dalam rangka meningkatkan pendapatan hasil di daerah," kata Yani Kamis (7/8/2025).

Menurut Yani, potensi di Kutai Kartanegara cukup besar, karena semua perusahaan juga ada. Tinggal perusahaan ini mau dikerjasamakan dengan badan usaha milik daerah supaya bisa berbisnis dan nanti hasilnya adalah untuk rakyat dalam rangka meningkatkan pendapatan hasil di daerah.

"Itu yang kita harap, dan ini harus dilakukan, bisnis migas. Kita bisa lakukan, kita juga harus punya sumber daya, apalagi bisnis tambang, apalagi bisnis perkebunan, perternakan, pertanian. Cuma selama ini jalan sendiri tidak dibarengi dengan perhitungan-perhitungan bisnis," jelasnya.

Ia menyebut bahwa biaya pelaksanaan kegiatan yang keluar dari dana APBD, diharapkan ada hasil yang akan didapatkan, minimal bisa menciptakan PAD. Sehingga APBD itu ketika mengucur, itu bisa kembali menjadi potensi PAD. Itu yang tidak ada saat ini.

"Kedepan harus di-upgrade, dibicarakan, dituntaskan, supaya APBD Kukar itu harus kembali menjadi potensi PAD. Dan itu harus terbukti dengan pemasukan dari pendapatan hasil di daerah. Tidak boleh asal ngomong, tidak boleh asal disampaikan saja," paparnya.

Menurut dia, banyak infrastruktur yang perlu dikembangkan dalam mendukung peningkatan pendapatan hasil di daerah.

"DPRD sudah memikirkan tinggal menindaklanjuti dengan implementasi. Mungkin semangat itu yang mesti dikembangkan, benahi ke depan dalam langkah membangun Kutai Kartanegara lebih baik lagi," katanya. (dri)