Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda saat aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur.(Siti Khairunnisa/Kutairaya)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin (4/8/2025). Aksi demo tersebut untuk menyuarakan berbagai persoalan di daerah perbatasan dan pedalaman Kaltim yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi.

Ketua HMI Samarinda, Syahril Saili, menyampaikan bahwa akses jalan di wilayah Mahulu masih sangat buruk dan tidak bisa dilewati kendaraan. Selain itu, harga gas 3 kilogram yang mencapai Rp400 ribu menjadi bukti nyata ketimpangan distribusi logistik di wilayah terpencil.

"Mobilitas dan konektivitas masih sangat terbatas. Bahkan harga bahan pokok melonjak tinggi, termasuk gas 3 kg yang bisa tembus hingga Rp400 ribu. Ini menunjukkan ada masalah serius dalam distribusi dan perhatian pemerintah terhadap daerah-daerah terluar," tegas Syahril.

Ia juga menyinggung belum adanya tindak lanjut konkret dari pemerintah provinsi atas berbagai kejadian anak meninggal di lubang tambang.

"Kami tidak mau ada korban lagi. Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban berikutnya. Pemerintah harus ambil sikap nyata," ujarnya.

Syahril juga menyoroti minimnya fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah seperti Mahulu dan Kutai Barat. Ia menyebut masih ada daerah yang belum memiliki puskesmas dan akses sekolah yang layak.

"Daerah perbatasan seperti Mahulu dan Kubar harus jadi perhatian. Masih ada yang belum punya fasilitas kesehatan dan pendidikan memadai. Kami minta pemerintah provinsi benar-benar melek terhadap kondisi ini," katanya.

Selain itu, massa juga mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap Sekretaris Daerah Kaltim, menyusul adanya pemberitaan bahwa Sekda dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan penyalahgunaan anggaran hibah Rp100 miliar.

"Bayangkan, Rp100 miliar digelontorkan, tapi fasilitas dasar seperti pendidikan dan kesehatan masih banyak kekurangan. Belum lagi temuan BPK soal perjalanan dinas luar negeri tahun 2022-2023 yang tak jelas tindak lanjutnya. Ini harus dijawab oleh Pemprov," ucapnya.

Menanggapi aksi tersebut, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menerima langsung perwakilan massa untuk berdialog. Ia mengatakan, Pemprov telah mengalokasikan anggaran Rp200 an miliar tahun ini.

"Sebagian besar ruas jalan itu sudah dalam proses pengerjaan dan sudah bisa dilalui. Kami juga kirimkan 68 ton beras ke Mahulu dan dalam waktu dekat akan menyusul bantuan sembako," jelas Seno.

Ia juga mengakui masih ada kekurangan tenaga kesehatan dan pendidikan di Kaltim. Tahun ini, kata dia, Pemprov membangun fasilitas pendidikan dan merancang pembangunan rumah sakit di beberapa titik.

"Kami kekurangan 1.200 tenaga kesehatan. Ini kami kejar secara bertahap. Tahun depan, pembangunan rumah sakit di daerah akan ditambah," ujarnya.

Terkait korban lubang tambang, Seno menyebut bahwa kewenangan pertambangan berada di tangan Kementerian ESDM. Namun, Pemprov tetap meminta aparat penegak hukum untuk serius menyelesaikan kasus yang ada.

"Kami sudah kirim surat ke Dirjen ESDM dan Kapolda untuk menindaklanjuti. Ini jadi perhatian khusus kami," tegasnya.

Kemudian soal Sekda Kaltim, Seno menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan dan tidak akan ditutupi.

"Kami sudah sampaikan ke Kejati, siapa pun yang bersalah harus diproses secara terbuka," tutupnya. (skn)