Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kukar Ananias.(Andri Wahyudi/KutaiRaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Potensi difisit anggaran pada APBD Kutai Kartanegara 2025 senilai lebih Rp900 miliar, membuat Pemkab Kukar mengeluarkan kebijakan untuk melakukan efisiensi anggaran. Pemkab Kukar melalukan rasionalisasi anggaran, terutama pada kegiatan kegiatan yang belum dilakukan proses lelang dan penandatanganan kontrak.

Efisien anggaran akan memberikan dampak terhadap rencana pembangunan di Kukar."Beberapa proyek kegiatan yang sudah direncanakan terpaksa harus di rasionalisasi dan dialihkan ke APBD tahun depan,"kata Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kukar Ananias, kepada Kutairaya, diruang kerjanya, Senin (28/7/2025).

Ananias membeberkan, ada beberapa program kegiatan yang terkena efisiensi, seperti kegiatan pengembangan kawasan pertanian terpadu. Ada tiga lokasi yang ditetapkan yakni di Tenggarong Seberang Desa Karang Tunggal, Desa Sumber Sari Loa Kulu, dan Desa Cipari Makmur Muara Kaman. Penetapan lokasi tersebut tidak didukung dengan kesiapan lahan yang sesuai, sehingga anggaran untuk program itu senilai Rp10 miliar tidak dijalankan.

"Kami juga mengurangi pengadaan cadangan pangan beras, pertimbangannya karena stok pangan sampai bulan Juli sekitar 300 ton, jadi masih jauh diangka ideal untuk stok pangan pemerintah. Kami tidak menghilangkan sama sekali program kegiatan yang ada tapi kami mengurangi volumenya. Yang pasti kegiatan ini yang belum berkontrak akan kami alihkan di tahun depan,"ujar Ananias.

Sementata itu, program kegiatan tetap dilanjutkan adalah mengiterfensi desa desa rawan pangan dengan bahan bahan pokok seperti tahun lalu. Targetnya sebanyak 3.800 jiwa yang dibantu. Selain itu, menumbuhkan toko tani Indonesia. Bahan pokoknya disiapkan dari Disketapang untuk masyarakat bisa membuka toko tani atau toko penyeimbang stabilitas harga.

"Gerakan pangan murah juga tetap berlanjut, bahkan tahun ini Dinas Ketanahan Pangan mendapat dana tidak terduga untuk penanganan inflasi dalam bentuk penyelenggaraan gerakan Pangan murah di beberpa Kecamatan," jelasnya.

Kemudian pembangunan embung sekala kecil, pengadaan lantai jemur, program makan telur, dan minum susu masih berlanjut. Begitu pula pengembangan dasa wisma, gerakan tanam cabai tetap berlanjut.

"Efisiensi ini memberikan dampak khususnya di pembangunan infrastruktur di Kukar, sedangkan di bidang lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap dijalankan khususnya yang sudah berkontrak," ungkapnya.

Senada disampaikan Disketapang Kukar, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar, Muslik mengatakan bahwa, pada APBD Kukar 2025 dinas yang ia pimpin mendapat jatah dana besar senilai Rp400 miliar lebih. Dari nilai tersebut, proyek yang sudah berjalan dan sudah penandatanganan kontrak senilai Rp230 miliar.

"Sisanya belum dilakukan kontrak, sehingga anggaran itulah yang dilakukan efisiensi, termasuk anggaran yang belum urgen maka ditiadakan," kata Muslik.

Menurut penjelasan Muslik, item anggaran yang belum terlaksana hampir semua kena rasionalisasi, termasuk kegiatan fisik. "Semua distop dulu. Seperti kegiatannya pembangunan hatchery atau tempat penetasan benur skala besar, kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat, pengadaan benih dan pakan, kemudian belanja modal semua dilakukan efisiensi," jelasnya.

Ia juga mengungkap bahwa DKP Kukar sebelumnya telah melakukan efisien sebagai tindaklanjut dari intruksi presiden, yaitu kegiatan seremoni, perjalan dinas, rapat rapat tak penting. "Khusus usntuk kegiatan yang sudah berkontrak tetap dilanjutkan seperti pengadaan sarana dan prasarana budidaya ikan. Kita berharap kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat masih bisa dilaksanakan," katanya.

Sementara itu terpisah, menyikapi persoalan efisiensi anggaran pada APBD Kukar 2025, Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani mengatakan, tidak hanya kegiatan yang belum berkontrak yang bakal stop, DPRD bersama tim Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kukar juga akan melakukan evaluasi kegiatan yang berpotensi tidak selesai di anggaran 2025 untuk dilakukan efisiensi, karena ini sesuai dana yang tersedia.

"Tetapi kita harap koreksi belanja yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat," katanya.

Hadirnya APBD untuk wujudkan sejahtera, kondusifitas pembangunan yang betul-betul menjadi program Kukar Idaman Terbaik. Kebijakan ini perlu direalisasikan secepatnya, dan DPRD akan membantu memangkas anggaran yang realistis dan rasional. Walaupun defisit tetap prioritaskan kebutuhan masyarakat, dan ada anggaran yang mendahului APBD harus jelas." ungkapnya.

PRIORITASKAN KEBUTUHAN MASYARAKAT

Kebijakan pemerintah Kukar melakukan efisiensi anggaran 2025 ini sebagai langkah terbaik, menyusul indikasi potensi difisit anggaran pada APBD Kukar. Pemkab Kukar melalui Sekda Sunggono per 14 Juli 2025 lalu telah mengluar surat edaran penghentian pengadaan barang dan jasa Kukar.

Sekertaris Daerah Kukar, Sunggono menegaskan bahwa efisiensi ini menyesuaian atas anggaran yang masih tersisa. Pemangkasan anggaran dinilai hampir capai 70 persen, tergantung besaran kegiatan kegiatan yang sudah terealisasi atau belum.

"Atau yang mungkin kita anggap tidak selesai akhir tahun dan perlu disesuaikan. Sehingga perlu di hold atau di stop, atau bisa juga dialihkan ke tahun depan. Yang pasti akan di evaluasi lagi nanti mana program yang menjadi prioritas di masing-masing OPD," ujarnya.

Ia memastikan bahwa efisien anggaran tidak akan berdampak pada kegiatan prioritas untuk kebutuhan masyarakat."Program untuk kebutuhan masyarakat jadi prioritas dan ini tidak bakal kita hentikan. Kami juga sudah menyampaikan surat edaran kepada seluruh OPD dan camat di Kukar. Bahkan setiap OPD dan camat kita panggil, untuk pembahasan efisien anggaran ini," tandasnya. (dri)