Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani.(Andri Wahyudi/KutaiRaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): APBD Kukar 2025 berpotensi mengalami defisit. Nilai defisit mencapai angka Rp900 miliar.

Menurut Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, jika proses penganggaran dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan, persoalan defisit tidak akan terjadi.”Semestinya defisit anggaran tidak terjadi manakala proses perencanaan dilakukan secara matang,” kata Ahmad Yani, kepada Kutairaya, dikantor DPRD Kukar, Sabtu (26/7/2025).

Menurut dia, proses awal perencanaan tidak sesuai dengan mekanisme sebenarnya. Ia menggambarkan, seperti anggaran Rp12 triliun yang direncanakan, setelah dikaji tidak sampai sehingga hanya ada Rp 10-11 triiliun. Bahasa defisit itu pemerintah mau belanja banyak, tapi uang sedikit. Kalau mau mudah, jangan belanja banyak, secukupnya aja.

"Kukar berapapun belanja kita cukup-cukup saja, dulu Rp 5 triliun bisa saja. Intinya bagaimana dengan anggaran yang ada masyarakat tetap sejahtera. Oleh karena itu harapan kami kedepan belanja berkurang kita tetap fokus kepada belanja yang dibutuhkan masyarakat," jelasnya.

Kebutuhan masyarakat ini seperti kegiatan di desa dan kecamatan yakni infrastruktur prioritas, tidak ada jalan rusak dan fasilitas umum memadai. Itu dulu yang dipenuhi, bagaimana masyarakat senyum kalau melewati jalan yang bagus.

"Kemudian sekolah fasilitasnya baik, gedungnya mantap, tidak bocor, apalagi kayu tidak mumpuni, wc tidak ada. Diprioritaskan arahnya kesitu dulu, Puskesmas terpenuhi dengan dokternya," imbuhnya.

Selain itu, terkait efisiensi anggaran tentunya tidak akan berpengaruh kepada pembangunan yang sudah berkontrak. Dan juga program yang sekiranya tidak memberikan manfaat bagi masyarakat itu yang dikurangi, agar program-program prioritas yang bersentuhan dengan orang banyak berjalan dengan maksimal.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kukar Sunggono, mengatakan defisit yang terjadi tahun 2025, tak akan mempengaruhi capaian kinerja pemerintah daerah secara signifikan. Sampai saat ini defisit Kukar mencapai Rp 955 miliar.

Semua kegiatan yang berkontrak tetap berjalan, ukuran kinerja, jumlah serapan, jumlah realisasi masih sama seperti tahun lalu. Kemudian yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya, adalah tahun ini banyak koreksi atas kebijakan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

"Pertama ada inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi, kemudian adanya pembayaran hutang tahun lalu, adanya PSU. Itu semua berpengaruh terhadap anggaran yang sudah ditetapkan dan di koreksi baik besaran ataupun peruntukan. Tapi kita optimis, serapan anggaran tahun ini dan kinerja kita bisa lebih baik dari tahun lalu," tutupnya. (dri)