Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani.(Andri Wahyudi/kutairaya)

TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Sekertaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono memastikan bahwa defisit yang terjadi 2025, tak akan mempengaruhi capaian kinerja pemerintah daerah secara signifikan. Indikasi difisit pada APBD Kukar 2025 mencapai angka Rp 955 miliar.

Hal ini disampaikan Sunggono pada Rapat Paripurna DPRD Kukar ke-21 tentang penyampaian realisasi anggaran APBD 2025 sampai semester pertama dan prognosis atau perkiraan kinerja Kukar sampai akhir tahun, Senin (21/7/2025).

"Insyaallah semua masuk on the trek, ukuran kinerja menurut saya, jumlah serapan, jumlah realisasi masih sama seperti tahun lalu," ujarnya.

Kemudian yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya, adalah tahun ini banyak koreksi atas kebijakan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pertama ada inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi, kemudian adanya pembayaran hutang tahun lalu, adanya PSU. Itu semua berpengaruh terhadap anggaran yang sudah ditetapkan dan di koreksi baik besaran ataupun peruntukan.

"Tapi insyaallah kita optimis, serapan anggaran tahun ini dan kinerja kita bisa lebih baik dari tahun lalu," tegasnya.

Ia menambahkan, bahwa belum lama ini ia telah melakukan pertemuan dengan Tim TAPD dan OPD terkait untuk memastikan tidak ada capaian kinerja pemerintah daerah yang terganggu secara signifikan dengan adanya efisiensi tersebut.

"Kita juga memastikan bahwa sampai akhir tahun semua kegiatan yang sudah di rekomendasikan untuk dilanjutkan itu bisa terbayarkan," katanya.

Sementara Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani berharap proses untuk pembahasan pada APBD-P 2025 itu prognosisnya konsisten, kalaupun dianggap persediaan dana Rp5 triliun, kemudian belanja rencananya Rp6 triliun berarti gak sesuai.

"Tentu kami DPRD dengan Pemkab Kukar siap-siap memangkas anggaran, karena ini sesuai dana yang tersedia. Tetapi tentu kita harap dari prognosis dan realisasi semester yang dilaksanakan akan kita koreksi belanja yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat," ungkapnya.

Terhadap hadirnya APBD bisa sejahterakan masyarakat, kondusifitas pembangunan juga terjada sehingga program yang betul-betul menjadi program Kukar Idaman Terbaik dirasakan masyarakat.

Menurutnya, kebijakan ini perlu direalisasikan secepatnya, dan DPRD akan membantu memangkas anggaran yang realistis dan rasional. Walaupun defisit tetap prioritaskan kebutuhan masyarakat, dan ada anggaran yang mendahului APBD harus jelas. Karena ada pertanggungjawaban APBD tahun 2024 ini anggarannya diperuntukkan untuk apa saja. Karena SilPA itu akan digunakan untuk APBD 2025.

"Harapan kami anggaran itu digunakan sebaik mungkin dan direncanakan sebaik mungkin. Kami DPRD dan Pemkab Kukar harus realistis dan rasional memilah mana yang harus diprioritaskan. Yang seperti gaji gaji harus menjadi priortas, ini hak mereka," tegasnya.

Yani juga memberikan atensi kepada kepala OPD dan camat-camat harus bertanggung jawab dan memberikan penjelasan. Tapi diundang namun tidak ada, kepala dinas yang maunya belanja dan tidak mau bertanggung jawab itu harus di DPRD.

"Tetapi pertanggungjawaban melalui kami, dan kedepan ketika ada paripurna terkait APBD dan prognosis kepala OPD dan camat harus hadir. Bupati dan Sekda hadir, kenapa mereka tidak hadir, kedepan jangan gitu lagi. Ini teguran keras kami, kalau camat dan kepala OPD tidak hadir lagi kami minta ganti," tutupnya . (dri)