Kepala Bidang (Kabid) Mutasi dan Promosi di BKPSDMKutai Kartanegara Mopfiyanto Ramadhan.(Andri Wahyudi/KutaiRaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Hingga saat ini, jumlah jabatan strategis di Pemkab Kutai Kartanegara baik eselon 2 pada posisi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun eselon 3 pada posisi sekretaris banyak yang kosong dan diisi Pelaksana Tugas (Plt).

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani berharap terkait dengan jabatan OPD-OPD yang kosong, tidak terjadi lagi kedepannya. “Karena masih banyak ASN di Kukar yang profesional, yang tentu bisa memangku jabatan tersebut, “katanya.

"Kenapa harus dirangkap? Kita harap ini tidak boleh ada rangkap-rangkap jabatan. Cari solusinya, melalui tes atau kalau perlu ada aksesor khusus, bagaimana menilai calon-calon kepala dinas itu. Dan tentu yang memang sudah mau memasuki usia pensiun segera mungkin diganti," tegasnya

Menurut Ahmad Yani, DPRD Kukar akan melakukan pengawasan terkait penataan jabatan di OPD, termasuk di sekolah sekolah, karena informasi yang ia terima jabtan kepala sekolah di Kukar banyak yang rangkap.

"Kalau pejabat OPD-nya itu dirangkap, pasti tidak akan fokus kerjanya. Dan saya yakin dan percaya seratus persen itu tidak maksimal. Oleh karena itu kita harap segera mungkin dilakukan evaluasi dan penetapan pengisian kekosongan dari pada kepala OPD di Kukar," tutupnya.

Sementara Wakil Rektor I Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Sudirman, menilai terkait kosongnya beberapa jabatan di Kukar dan diisi oleh Plt, ini karena ada transisi bupati yang baru. Namun idealnya jabatan tersebut tidak rangkap, tapi mungkin ada dinamika internal. Jabatan merangkap ini membuat kinerja kurang maksimal.

"Mungkin dianggap orang-orang yang merangkap itu dianggap memiliki kemampuan. Tapi memang di sisi lain, utamanya nanti khawatirnya akan menghambat kinerja. Salah satu faktor penting, kenapa itu cepat diisi, supaya akselerasi janji-janjinya Bupati yang baru itu cepat dikomunikasikan dengan perangkat daerah," ujar Sudirman.

Sudirman menyebut sebenarnya sosok calon pejabat yang akan mengisi jabatan harus mempunyai kemampuan perencanaan yang bagus, dia paham betul target-target yang harus dicapai dan bagaimana kemudian harus mencapainya. "Dan yang paling penting diisi orang-orang yang track record kinerja yang bagus. Artinya mencapai kerja yang bagus."katanya.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Mutasi dan Promosi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kukar Mopfiyanto Ramadhan mengungkapkan saat ini tengah melakukan kesiapan untuk pengisian jabatan sejumlah kepala OPD dan sekretaris yang kosong.

"Per 1 Juli 2025, ada 17 jabatan kepala OPD di Kukar masih kosong dan diisi oleh Plt," kata Mopfiyanto Ramadhan, diruang kerjanya, Senin (21/7/2025).

Jabatan kepala OPD Kukar yang kosong itu seperti di Bappeda, Dinas Ketanahan Pangan, Dinas Pariwisata, Dinas Perkim, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perkebunan, Diskominfo, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP2KB), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR), Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus).

"Saat ini dalam proses pengisian, terkait dengan jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) atau eslon 2-nya. Kita berfokus ke eslon 2 itu, karena semua proses mulai dari penyusunan program. Dan kemarin arahan Bupati terkait dengan penyusunan renstra setiap OPD wajib menyusun renstra sehingga kita memerlukan Kepala OPD-nya yang memang betul-betul kompeten untuk memahami dan menerjemahkan bahasanya program-program yang telah disampaikan oleh Bupati yang baru," ujar Mopfiyanto.

Sementara untuk jabatan administrator atau eslon 3, per 1 Juli 2025, totalnya 21 jabatan atau selevel sekretaris. Menurut Mopfiyanto, proses untuk mengisi kekosongan 21 jabatan itu akan diprioritaskan yang berhubungan langsung dengan program dedikasi Bupati dan Wakil Bupati Kukar. Karena yang paling utama, memegang penyusunan program itu sekretaris yang bertanggung jawab.

"Kami menjalankan tugas sesuai arahan dari pimpinan bahwa untuk pengisiannya itu lebih difokuskan ke sekretarisnya untuk eselon 3. Seperti Sekretaris Dinas Pertanian, Sekretaris BPBD, Sekretaris Dinas Pendidikan dan camat yang masih lowong. Dan itu sangat penting sekali," jelasnya.

Ia mengungkapkan bahwa proses pengisian jabatan strategis tersebut bisa dilakukan dengan banyak cara, seperti melalui seleksi, mutasi, rotasi, sampai dengan evaluasi. Bupati Kukar yang baru berharap pengisian jabatan ini bisa dilakukan segera, namun ada beberapa kendala di lapangan, dan itu masih dalam proses.

"Saat ini Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mengeluarkan sistem yang sistem itu ibaratnya belum familiar ke pemerintah daerah terkait dengan Aplikasi I-MUT," katanya.

Disisi lain, pihaknya saat ini juga tengah memilah dan memilih para pejabat yang masa kerjanya sebagai kepala OPD sudah 5 tahun untuk kemudian dievaluasi kinerjanya, kemudian yang masa jabatan 2-5 tahun boleh dilaksanakan uji kompetensi, bahkan ada juga yang 2 tahun ke bawah itu dilaksanakan evaluasi kinerja terkait dengan hasil penilaian SKP masing-masing kepala perangkat daerah.

"Semuanya bertahap tidak bisa sekaligus," katanya. (dri)