Rumah milik Sahroni yang kondisinya belum ada dindingnya (Achmad Rizki/Kutairaya)



TENGGARONG (KutaiRaya.com) Pasangan suami istri, warga Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong, Syahroni (75) dan Samsiah (63) hidup ditengah kondisi rumah tanpa dinding. Bangunan rumahnya dibangun beberapa tahun lalu, hanya sampai rangka tiang dan atap, karena kondisi ekonomi keluarga tak cukup, sampai sekarang rumah tersebut tak terpasang dinding yang memadai, layaknya rumah pada umumnya.

"Karena kondisi ekonomi, maka pembangunan rumah tak bisa kami lanjutkan. Kami hanya untuk bertahap hidup saja." kata Sahroni, kepada Kutairaya, Kamis (10/7/2025), dan menggaku bahwa ia sudah tinggal di Kelurahan Jahab sejak 1994 silam.

Dirumah itu, Sahroni tinggal bersama istri dan kedua cucunya. Untuk bisa mendapatkan uang, Sahroni bekerja jadi buruh pengupas bawang merah milik tetangganya, dengan upah Rp3 ribu per kg nya. Dalam sehari Sahroni mampu membersihkan bawang merah sekitar 10 kg.

Kondisi rumah tanpa dinding itu, membuat pasangan Sahroni-Samsiah, tak merasakan nyaman.

"Kami sudah tak bisa melanjutkan pembangunan rumah ini, karena sudah tua dan tak memiliki penghasilan lebih. Kami sudah mengusulkan program bantuan RTLH melalui pemerintah Kelurahan Jahab, tapi hingga saat ini belum ada respon," akunya.

"Bahkan ada tetangga saya juga telah mendapatkan program renovasi rumah dan baru saja diresmikan hari ini," imbuhnya.

Dirinya berhenti bekerja sejak 2019 lalu, karena mengingat kesehatan tubuh yang mulai tak memungkinkan untuk bekerja.
"Kami berharap, kondisi rumah tak layak ini bisa mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah daerah, untuk dapat direnovasi," harapnya.

Meskipun sudah ada bantuan sosial dari pemerintah pusat dan daerah, tapi bantuan itu hanya bisa untuk bertahan hidup.

"Jumlah bantuan yang diterima dari pemerintah daerah sekitar 1,8 juta rupiah, per 3 bulan sekali. Bantuan sosial itu berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT)," ujarnya.

Dirinya merasa bersyukur ada bantuan dari pemerintah daerah, yang telah memperhatikan dan peduli dengan masyarakatnya, khususnya dalam memberikan program bantuan sosial.

Secara terpisah Sekretaris Lurah (Seklur) Jahab Hari Prastowo menyebutkan, ada sekitar 100 Kepala Keluarga (KK) dalam kategori miskin di Jahab ini. Kategori miskin itu meliputi, tak memiliki pekerjaan, kemampuan daya beli masyarakat atau pendapatan penghasilan yang diterima setiap bulannya.

"Persoalan kemiskinan ini menjadi perhatian bersama termasuk pemerintah Kelurahan Jahab, untuk itu kami terus melakukan pendataan dan menyampaikan hal ini ke pemerintah kecamatan atau pemerintah daerah," sebut Hari Prastowo.

Menurutnya, kemiskinan ini dapat mengakibatkan dampak sosial lainnya seperti tak bisa menyekolahkan anak anaknya, terancamnya kesehatan bagi keluarga mereka hingga tindakan kriminalitas.

"Untuk mencegah itu, kami juga secara rutin melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait dalam memberikan bantuan sosial,"katanya.

Dirinya berharap,kemiskinan di Kelurahan Jahab bisa ditekan. Karena mengatasi kemiskinan ini tak mudah, terlebih kepada warga yang lansia tak memiliki pekerjaan.

Sementara itu Camat Tenggarong Sukono mengatakan, dalam menangani kemiskinan di Kecamatan Tenggarong melibatkan sejumlah pihak. Kemiskinan ini menjadi perhatian serius oleh pemerintah.

"Kami melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, dalam rangka menangani kemiskinan," kata Sukono.

Ia menyebutkan, penyebab kemiskinan ialah tak memiliki penghasilan tetap, pekerjaan tetap, hingga tempat tinggal atau rumah, dan perilaku. Ada sekitar 1006 Kepala Keluarga yang menerima manfaat dari program BPNT.

Menanggapi hal itu, Plt Kepala Dinas Sosial Kukar Yuliandri menjelaskan, pemerintah daerah, akan menindaklanjuti sesuai dengan tugas pokok dan fungsi termasuk warga miskin yang rumah tinggalnya memerlukan perhatian dari pemerintah daerah.

Selain itu Dinsos Kukar juga secara rutin melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, terhadap kondisi di lapangan. Penanganan kemiskinan ini bukan hanya dari Dinsos saja, tapi ada beberapa OPD yang turut menangani kemiskinan dan data kemiskinan berasal dari Dinsos Kukar maupun Badan Pusat Statistik (BPS).

"Pemkab Kukar memiliki berbagai program setiap OPDnya dalam menangani kemiskinan," tegasnya.

Sementara yang ditangani oleh Dinsos Kukar ialah, memberikan bantuan sosial yang kepada masyarakat tertentu baik itu keluarga miskin atau pra sejahtera.

"Bantuan itu berupa santunan veteran, PKH, BPNT dan lainnya. Bantuan ini bagian dari upaya pemerintah daerah menurunkan angka kemiskinan di Kukar," jelas Yuliandris.

Berdasarkan data BPS Kukar, jumlah kemiskinan di Kukar mencapai sekitar 59 ribu jiwa. Sementara untuk data kemiskinan yang diperoleh Dinsos berbeda dengan BPS, karena kategori atau indikator penilaian kemiskinan antar Dinsos dan BPS berbeda.

"Saya belum mengetahui persis data kemiskinan ini, karena harus membuka dokumen dulu. Intinya kami komitmen terus mengatasi kemiskinan di Kukar," pungkasnya. (ary)