Gedung BPVP Kaltim yang difungsikan sebagai asrama Sekolah Rakyat (Foto:Siti/Kutairaya)


SAMARINDA (KutaiRaya.com) Sekolah Rakyat tinggal menghitung hari menuju 14 Juli 2025. Di Samarinda, sebanyak tiga lokasi ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan program ini, yakni Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) di Samarinda Seberang, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di Sungai Kunjang, dan SMA Negeri 16.

Namun, hingga Rabu (09/07/2025), hasil pantauan lapangan wartawan KutaiRaya menunjukkan bahwa dua lokasi BPMP dan BPVP masih belum dilengkapi fasilitas dasar untuk siswa.

Di BPMP, ruang-ruang belajar, asrama, dan ruang makan sudah ditentukan fungsinya, namun belum terisi perlengkapan seperti tempat tidur, meja belajar, papan tulis, atau lemari.

Pekerja dari Dinas PUPR Kaltim masih menyelesaikan pengecatan dan perbaikan ringan, sementara perabot yang dijanjikan belum terlihat di lokasi, Senin (07/07/2025). Fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, dan klinik memang tersedia, tapi pemanfaatannya masih menunggu penyesuaian jadwal dengan pihak BPMP.

Kondisi serupa juga ditemukan di BPVP. Gedung asrama dua lantai yang berisi 30 kamar dinilai cukup menampung siswa, bahkan sudah terpasang AC di tiap kamar. Namun kasur 2 tingkat dan ranjang belum tersedia karena pengadaan perlengkapan masih menunggu dari kementerian. Ruang belajar menggunakan mebel lama milik BPVP, dan laboratorium fisika belum memiliki alat sama sekali.

Pihak BPVP mengaku hanya menyediakan bangunan dan fasilitas dasar, sementara semua kebutuhan mebel dan alat pelengkap lainnya merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat.

Kepala Sub Bagian Umum BPVP Kaltim, Kukuh Eko Suhartanto, menjelaskan bahwa sejauh ini, pihaknya masih menunggu kedatangan barang-barang tersebut, karena tidak ada kewenangan dari pihaknya untuk menyiapkan perlengkapan sekolah.

"Asrama kami bisa menampung hingga 89 siswa, dengan 30 kamar. Ruang makan juga cukup untuk 280 orang. Dapur sudah ada, tapi perlengkapan seperti tempat tidur, alat makan, dan mebel masih kosong,"ujar Kukuh, Rabu (09/07/2025).

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, menegaskan bahwa tanggung jawab penyediaan sarana dan operasional Sekolah Rakyat berada di tangan pemerintah pusat dan menyebut bahwa keterlibatan daerah hanya sebatas dukungan administratif, termasuk peminjaman gedung dan bantuan perizinan.

"Karena memang kewajipan daerah itu hanya menyiapkan lahan dan membantu proses perizinan. Selebihnya itu jadi tanggung jawabnya pusat semua, sampai operasionalnya segala macam nanti, itu semua tanggung jawab pusat," kata Ishak.

Ia juga menyampaikan bahwa bantuan dari daerah tidak meliputi pembiayaan ataupun penyediaan fasilitas fisik. Seluruh pengeluaran, termasuk untuk kebutuhan siswa dan kegiatan belajar, ditanggung sepenuhnya oleh kementerian, sementara peran pemerintah daerah hanya sebatas mendukung kelancaran dari sisi administratif.

"Semua itu pusat yang biayai. Jadi daerah itu hanya menyiapkan lahan atau meminjamkan gedung," ujarnya.

Sementara itu, lokasi ketiga yakni SMA Negeri 16 belum sempat dipantau langsung oleh wartawan KutaiRaya. Namun, Andi Ishak menyampaikan bahwa pekerjaan fisik untuk menyiapkan ruang kelas dan sarana pendukung lainnya akan segera dimulai oleh satuan kerja teknis (Satker) dari Dinas PUPR.

"Insya Allah kalau tidak besok, itu dari Satker PU, mereka sudah mulai melakukan pekerjaan di SMA 16. Untuk persiapkan kelas dan segala perasaranannya," jelasnya.

Hingga kini, pihak daerah masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait pengiriman perlengkapan yang masih kurang. Belum ada jadwal maupun konfirmasi resmi, sementara pekerjaan fisik di lapangan terus berjalan menjelang pelaksanaan program pada 14 Juli. (skn)