Aulia–Rendi berfoto bersama sejumlah tamu usai dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kukar di Samarinda.

SAMARINDA (KutaiRaya.com) Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud secara resmi melantik Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara periode 2025–2030, di Aula Odah Etam Samarinda, Senin (23/06/2025).

Dalam sambutannya, Rudy menekankan pentingnya percepatan pelayanan publik di Kukar, sejalan dengan semangat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi.

"Kami ucapkan selamat kepada Bupati Kukar yang telah dilantik hari ini. Tentu terobosan-terobosan sudah sangat dinantikan oleh masyarakat Kutai Kartanegara, terutama pada standar pelayanan minimal (SPM)," ujar Rudy.

Ia juga menyoroti sinergi program antara Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim yang dinilainya sudah sejalan, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Salah satunya ialah program pembebasan biaya pendidikan dari tingkat PAUD hingga SMP yang dilakukan Pemkab Kukar, dan disambut dengan kebijakan serupa oleh Pemprov Kaltim untuk tingkat SMA hingga S3.

"Mengenai kesehatan, kami juga sudah berkoordinasi dengan Bupati yang baru. Insyaallah hari ini beliau sudah mulai bekerja," tambahnya.

Rudy menyebut pelantikan dilakukan dengan cepat begitu SK dari Kemendagri turun malam sebelumnya, agar masyarakat Kukar tidak terlalu lama menunggu kehadiran pemimpin baru yang siap membawa gagasan segar.

Sementara itu, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa dirinya tidak akan menunggu waktu 100 hari untuk mulai bekerja. Ia memastikan percepatan realisasi berbagai program prioritas akan langsung dilakukan sejak hari pertama.

"Insyaallah sebelum 100 hari kerja, masyarakat sudah bisa merasakan hasil kerja dari kami," ucap Aulia.

Beberapa program yang akan langsung dijalankan antara lain peningkatan jumlah nelayan produktif dari 25 ribu menjadi 100 ribu, serta pelaksanaan layanan kesehatan gratis berbasis KTP, seperti yang disinggung Gubernur dalam sambutannya.

"Berobat dengan KTP, itu tidak menunggu 100 hari. Program seperti itu langsung kita gas," jelasnya.

Ia menyebut, pemerintahan saat ini merupakan kelanjutan dari visi Kukar Idaman yang telah dijalankan sebelumnya, dan akan diteruskan melalui gagasan Kukar Idaman Terbaik tanpa menimbulkan jeda atau ketimpangan arah pembangunan.

"Tidak ada gap antara Kukar Idaman dengan Kukar Idaman Terbaik. Jadi kami tidak menyebut ini program 100 hari kerja, karena prinsipnya adalah keberlanjutan," tegasnya.

Terkait anggaran, Aulia mengatakan bahwa selama RPJMD belum disahkan, pemerintahan akan tetap merujuk pada RPJPD yang menjadi dasar keberlanjutan program.

"Mana-mana yang bisa langsung dilanjutkan, itu langsung kita laksanakan. Insyaallah, bridging-nya akan sangat bagus," pungkasnya. (skn)