(Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis)


TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yang berlangsung di Grand Mercure, Yogyakarta, belum lama ini, tujuannya agar para anggota DPRD Kaltim bisa lebih produktif lagi dalam bekerja, sesuai tugas dan fungsinya.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, usai menghadiri Rapat Paripurna Ke-11 DPRD Kukar, dengan acara Peresmian Pengangkatan Pengganti Ketua DPRD Kukar Masa Jabatan 2024-2029, di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Kamis (19/06/2025).

"Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai prinsip Good Governance, memperkuat kemitraan antara DPRD dan eksekutif, serta mengoptimalkan peran legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel" ucap Nanda sapaan akrabnya yang turut hadir dalam Bimtek tersebut.

Politisi PDIP ini mengatakan, untuk kegiatan Bimtek ini memang harus dilaksanakan, dan menyesuaikan dengan tahapan yang sedang berlangsung.

"Jadi kami membahas terkait RPJMD kemudian membahas Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang refocushing kemudian membahas mengenai tugas dan fungsi kedewanan, " ujarnya.

Ia menambahkan, DPRD Kaltim sebagai mitra Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim tahapan hari ini kita sedang melaksanakan Pansus RPJMD, yang mana RPJMD ini adalah implementasi dari visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim.

"Kita harus teliti satu persatu RPJMD itu, dan Gubernur Kaltim ini memiliki visi misi yang harus bisa dijalankan, karena bagaimana pun itu sudah dipilih oleh masyarakat Kaltim, jadi kami di DPRD Kaltim harapannya menjaga RPJMD ini berjalan sempurna untuk masyarakat Kaltim, " tukasnya.

Sebagai informasi, Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yang berlangsung di Grand Mercure, Yogyakarta, belum lama ini, dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, yang mewakili Ketua DPRD Kaltim.

Dalam sambutannya, Ekti menekankan pentingnya kemitraan antara DPRD dan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan yang efektif.

"Sinergitas ini sangat krusial agar kebijakan daerah berjalan dengan baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kolaborasi yang kuat antara legislatif dan eksekutif adalah kunci untuk mendorong pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Salah satu pembahasan penting dalam Bimtek ini adalah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, yang harus selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah. (One/Adv)