KUKAR (KutaiRaya.com) - 60 persen wilayah Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, masuk Wilayah Pengembangan (WP) Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini diungkapkan Kepala Desa Batuah Abdul Rasyid kepada media ini, saat ditemui di sela-sela kegiatan malam puncak HKG PKK ke 53 di Kecamatan Muara Badak, Sabtu (31/05/2025).

"Kepastian ini kami terima pada rapat koordinasi bersama otorita IKN di Qubika Hotel di IKN, Jumat (23/4/2025) lalu," ujar Abdul Rasyid.

Ia mengatakan, saat ini karena Desa Batuah masuk WP, yang pertama dilakukan adalah penentuan wilayah kerja statistik, jadi mereka mulai mendata wilayah 60 persen yang masuk IKN.

"Penduduk yang rumahnya masuk wilayah itu bagaimana kedepannya?, termasuk angka kemiskinan nanti bagaimana, kemudian apa pencaharian penduduk yang masuk IKN ini nantinya dan potensi apa yang ada disana, ini yang mereka data," ungkapnya.

Ia mengaku, dirinya belum tahu kedepannya Desa Batuah setelah 60 persen wilayahnya masuk IKN, tapi jika berbicara posisi sebagai Kepala Desa, bahwa ini sudah konsekuensi, artinya kami ikut apapun keputusan negara.

"Tetapi yang kita khawatirkan, jangan sampai setelah ditentukan sebagian wilayah ini masuk WP IKN dan dilepas dari Kukar tapi tidak diurus oleh Otorita, namun kalau kemudian ada kepastian, misalnya apakah wilayah yang masuk WP ini dari sebelumnya Desa menjadi Kelurahan mungkin ini lebih bagus. Artinya kepastian pelayanan kepada masyarakat lebih jelas dan lebih baik, " tuturnya.

Kemudian lanjutnya, untuk aset milik Pemda yang akan masuk WP ini cukup banyak, termasuk Puskesmas, Kantor Desa sendiri, termasuk gedung sekolah, pasar dan Masjid.

"Maka nanti ada acara sosialisasi yang dilaksanakan pihak Otorita IKN kepada Pemkab Kukar termasuk Pemdes Batuah, ketua RT dan tokoh masyarakat dengan jumlah undangan 150 orang yang akan dilaksanakan di kantor Desa Batuah pada Rabu 4 Juni 2025 ini, " sebutnya.

Abdul Rasyid menambahkan, untuk daerah yang masuk WP ini banyak daerah yang memang mendukung ketahanan pangan, seperti pertanian dan perkebunan. Ada juga potensi wisata, ini juga akan dikembangkan pihak Otorita IKN.

"Intinya kami siap mengikuti ketentuan dan arahan dari Otorita IKN, yang kita khawatirkan jangan sampai 60 persen wilayah ini setelah dilepas dari Kukar tapi jadi daerah yang di anak tirikan. Jika kepastian ini sudah ada dan warga yang masuk WP ini diberikan kepastian progres pembangunannya lebih cepat, maka akan lebih baik," harapnya. (One/Adv)