TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim Salehuddin, S.Sos, S.Fil, M.AP, kembali melaksanakan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD), kali ini dengan tema “Prioritas Kebijakan Publik”.

Kegiatan yang dihadiri seratusan warga tersebut berlangsung di RT 21 Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan Kukar, Jumat (23/05/2025), dengan menghadirkan narasumber, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar Rinda Desianti.

"Dalam kegiatan ini, secara umum kami sampaikan kebijakan publik itu contohnya Pilkada Kukar selesai calon yang terpilih punya visi misi, ini menjawab tantangan. Misalnya di Kutai Kartanegara kita sudah mendapatkan calon Bupati terpilih Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin memiliki visi misi Kukar Idaman Terbaik, " ungkap Salehuddin.

Politisi Golkar ini mengatakan, didalam visi misi ini adalah bagian dari upaya untuk menyelesaikan masalah di Kutai Kartanegara, ketika visi misinya diturunkan menjadi kebijakan dalam program kebijakan publik, maka ini akan menjawab permasalahan di Kutai Kartanegara.

"Lalu fungsi DPRD mengesahkan kebijakan publik tadi dalam bentuk kebijakan KUA PPAS nanti akhirnya menjadi APBD. Jadi kebijakan publik nanti ada yang 5 tahun targetnya ada yang 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun bahkan 1 tahun, ini tergantung target masing-masing pemerintah, " terangnya.

Ia menjelaskan, Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk mengatasi masalah publik dan mencapai tujuan tertentu dalan masyarakat. Tujuannya untuk memecahkan masalah-masalah publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencapai tujuan-tujuan pemerintah.

"Contoh kebijakan publik, seperti kebijakan pemerintah atas subsidi BBM, peraturan tentang larangan berjualan di trotoar dan pergantian kurikulum pendidikan. Pemahaman tentang kebijakan publik sangat penting bagi setiap Individu, karena tebijakan tersebut menengaruhi kenidupan sehari-hati dan masa depan kita" tuturnya.

Kemudian, prioritas kebijakan publik adalah serangkaian pilihan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk mengatasi masalah dan isu publik yang dianggap penting.

"Prioritas kebijakan publik bertujuan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, sosial, politik dan lingkungan, " ujarnya.

Ia menambahkan, untuk proses menentukan prioritas kebijakan publik melibatkan identifikasi masalah, analisis, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

"Kebijakan publik yang baik akan berdampak positif pada masyarakat, misalnya meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup, " tandasnya. (One/Adv)