TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Desa Muara Siran, Kecamatan Muara Kaman, tengah mengembangkan potensi lokal yang menjanjikan dalam bidang peternakan kerbau rawa sebagai bagian dari program ketahanan pangan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Muara Siran, Ishan Mashor,

Ishan menjelaskan bahwa kondisi geografis desanya yang rawan banjir justru menjadi keunggulan tersendiri untuk budidaya kerbau rawa.

"Kerbau rawa cocok dengan kondisi wilayah kami. Karena itu, saya alokasikan Dana Desa untuk membeli kerbau dan memulai program ini," ujar Ishan belum lama ini.

Ia menambahkan bahwa pengelolaan ternak dilakukan oleh kelompok masyarakat di tingkat RT yang telah dibentuk secara khusus. Saat ini, fokus utama pengembangan adalah pembibitan. Namun Ishan tidak menutup kemungkinan ke depannya akan memperluas ke arah produksi daging jika jumlah ternak meningkat.

Pemasaran kerbau dilakukan secara situasional, terutama saat ada acara adat seperti erau atau ketika ada pembeli dari luar desa.

"Pembelinya kebanyakan dari luar desa. Penjualan pun tidak menentu, tergantung permintaan," jelasnya.

Selain berkontribusi terhadap ketahanan pangan, program ini juga menjadi strategi untuk menjaga kelestarian hutan. Menurut Ishan, masyarakat kini mulai meninggalkan praktik pembakaran lahan karena sadar bahwa hal itu merugikan keberlangsungan pakan ternak dan sarang walet yang juga banyak dibangun warga.

"Dengan memelihara kerbau, masyarakat jadi sadar pentingnya menjaga lingkungan. Kalau membakar, kerbau dan walet bisa kehilangan sumber makanan," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara, Arianto, menyatakan dukungannya terhadap pendekatan berbasis potensi lokal seperti yang dilakukan di Muara Siran. DPMD, tengah menyusun konsep pengembangan kawasan perdesaan terpadu dengan memetakan potensi setiap desa dalam satu wilayah hamparan.

"Kami merancang dokumen perencanaan terpadu yang memetakan potensi wilayah mulai dari pertanian, pariwisata hingga infrastruktur pendukung," terang Arianto.

Ia menambahkan, pelaksanaan pembangunan fisik nantinya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Diharapkan, dengan pendekatan terintegrasi ini, desa-desa di Kutai Kartanegara mampu mencapai kemandirian ekonomi berkelanjutan. (adv/dri)