TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan penanganan stunting di wilayahnya.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengatakan bahwa pihaknya secara konsisten mengikuti arahan Bupati Kukar untuk menurunkan angka stunting, bahkan menargetkan hingga nol kasus.

"Pada prinsipnya, kami mengikuti arahan Bapak Bupati. Beberapa OPD telah ditugaskan menangani isu stunting, dengan leading sector-nya adalah Dinas KB yang mengoordinasikan seluruh program lintas sektor," ujar Arianto, Senin (29/4/2025).

Sebagai mantan Kepala Dinas KB, Arianto menyebut dirinya telah memiliki pengalaman dalam menjalin koordinasi lintas instansi, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perkim, Dinas Perikanan, hingga Bappedalitbang. Bahkan, ia juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama untuk mencegah pernikahan dini.

Kini di bawah DPMD, Arianto tetap menjalankan peran penting dalam mendukung program Dedikasi Keluarga Peduli Kesehatan. Dalam skema program ini, Dinas Kesehatan bertugas membangun dan merevitalisasi fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan puskesdes. Sementara DPMD bertanggung jawab untuk mengoptimalkan dan merevitalisasi peran posyandu sebagai ujung tombak layanan kesehatan masyarakat di desa.

“Upaya ini sudah menunjukkan hasil. Angka stunting di Kukar saat ini berada di kisaran 16 persen, dan kami menargetkan penurunan hingga 14 persen sesuai target nasional, meskipun telah direvisi menjadi 19 persen pada 2023. Kami tetap berkomitmen mencapai angka 14 persen, terutama dalam survei pengukuran stunting tahun 2025 mendatang,” jelasnya.

Namun demikian, program pembangunan posyandu harus disesuaikan dengan kondisi anggaran. Dari rencana awal 26 posyandu baru, kini hanya 14 yang dapat direalisasikan. Begitu pula dengan pelatihan kader posyandu, yang semula menargetkan dua orang dari lima kader per posyandu, kini jumlahnya harus dikurangi karena efisiensi anggaran.

“Kami tetap berupaya melatih kader baru, khususnya di posyandu yang belum aktif, agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal,” tambah Arianto.

Dukungan DPMD Kukar melalui sinergi lintas OPD ini menjadi bagian penting dalam strategi Pemkab Kukar menekan angka stunting dan mengurangi kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan. (Dri/Adv)