TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah bersiap dua agenda besar yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Kedua agenda ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemberdayaan masyarakat serta pengakuan hak-hak masyarakat adat di wilayah Kukar.

Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Desa DPMD Kukar, A. Riyandi Elvandar, menjelaskan bahwa agenda pertama adalah peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK, yang rencananya akan digelar pada bulan Mei mendatang. Kecamatan Muara Badak dipilih sebagai tuan rumah berdasarkan hasil rekomendasi Rapat Koordinasi (Rakor) HKG sebelumnya yang berlangsung di Kecamatan Tenggarong Seberang.

"Peringatan HKG PKK ini akan diikuti oleh 20 kecamatan yang ada di Kukar, di mana masing-masing kecamatan akan mengirimkan peserta untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan," ungkap Riyandi Senin (28/4/2025).

Acara ini bertujuan mempererat sinergi dan memperkuat peran gerakan PKK dalam pembangunan keluarga sejahtera. Beragam lomba yang akan digelar diharapkan menjadi sarana untuk memperlihatkan kreativitas, inovasi, dan komitmen kader PKK dalam mendukung pembangunan berbasis keluarga.

Selain itu, DPMD Kukar juga tengah mempersiapkan agenda penting lainnya, yakni Focus Group Discussion (FGD) terkait calon masyarakat hukum adat di Kecamatan Kedang Ipil. FGD ini akan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

"Tujuan FGD ini adalah untuk membahas lebih mendalam mengenai kriteria wilayah adat yang harus dipenuhi sebelum dilakukan penetapan resmi masyarakat hukum adat di Kabupaten Kutai Kartanegara," lanjut Riyandi.

FGD ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa proses pengakuan masyarakat hukum adat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menghormati hak-hak masyarakat adat dalam mengelola wilayah mereka.

Dengan dua agenda besar ini, DPMD Kukar menegaskan komitmennya untuk terus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan sekaligus memperjuangkan pengakuan hak masyarakat adat sebagai bagian penting dari keberagaman dan kekayaan budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Kami berharap dua agenda ini bisa terlaksana dengan baik, dan memberikan hasil yang terbaik untuk Kukar." pungkasnya. (adv/dri)