TENGGARONG, (KutaiRaya.com) - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rapat koordinasi secara virtual untuk membahas persiapan distribusi logistik menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024. Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Selasa (15/4/2025), dan diikuti sejumlah pihak terkait.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda Desianti, serta dihadiri Ketua KPU Kukar Rudi Gunawan, Ketua Bawaslu Kukar Teguh Wibowo, dan perwakilan dari Dandim 0906 serta Polres Kukar. Rapat ini juga diikuti seluruh camat di Kukar secara virtual.

Rinda menjelaskan bahwa rapat ini difokuskan pada upaya mitigasi risiko, terutama potensi banjir yang bisa menghambat kelancaran distribusi logistik pemilu.

“Saat ini curah hujan sangat tinggi. Berdasarkan prediksi cuaca, hujan akan terus turun hampir setiap hari hingga Sabtu. Ini tentu menjadi perhatian utama kita,” ungkap Rinda.

Ia menambahkan, meskipun distribusi logistik merupakan tugas teknis KPU, pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan prosesnya berjalan lancar dan aman. Salah satu strategi mitigasi yang dibahas adalah penggunaan jalur air untuk distribusi logistik di wilayah rawan banjir seperti Muara Wis dan Muara Muntai.

“Saya menyarankan agar distribusi logistik untuk wilayah tertentu lebih baik melalui jalur air karena jalur darat sangat berisiko jika terendam,” ujarnya.

Selain banjir, Pemkab Kukar juga menyoroti pentingnya menjaga tingkat partisipasi pemilih. Targetnya, partisipasi pada PSU ini bisa minimal menyamai angka Pilkada sebelumnya, yakni sekitar 70 persen.

Terkait dukungan dunia usaha, Rinda menyampaikan bahwa Pemkab Kukar telah mengeluarkan surat edaran kepada perusahaan, termasuk yang beroperasi di Samarinda, Kukar, dan Balikpapan, agar memberikan libur kepada karyawan pada hari pelaksanaan PSU yang jatuh pada hari Sabtu.

“Nanti sore surat edaran tersebut akan kami bagikan. Ini menjadi acuan agar perusahaan memberi kesempatan kepada karyawan untuk menggunakan hak pilihnya,” jelas Rinda.

Menurut jadwal, logistik akan mulai didistribusikan ke kecamatan pada Rabu (16/4/2025), kemudian ke desa atau kelurahan pada Jumat. Selanjutnya, logistik sudah harus berada di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada H-1 pelaksanaan. (Dri/Adv)