TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutai Kartanegara menggelar sosialisasi dan rapat koordinasi terkait rencana pembangunan Jembatan Besi Tenggarong, Senin (14/4/2025).

Acara berlangsung di Ruang Rapat Dinas PU Kukar dan dihadiri berbagai pihak terkait, termasuk Wakil Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid, Kepala Inspektorat Kukar Heriasyah, perwakilan OPD, pihak kepolisian, Kesultanan Ing Martadipura, serta undangan lainnya.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas PU Kukar, Wiyono, yang menyampaikan apresiasi atas masukan dan saran dari peserta rapat.

"Kami sangat menghargai pentingnya menjaga aset sejarah. Tidak ada maksud untuk menghilangkan Jembatan Besi begitu saja," ujar Wiyono usai rapat.

Dari hasil diskusi, terdapat beberapa poin kesimpulan penting yang disepakati:

1. Pembentukan Tim Cepat
Dinas PU Kukar diminta segera membentuk tim cepat yang bertugas melakukan kajian dan merumuskan opsi terbaik terkait pembangunan Jembatan Besi.
2. Pelaporan Hasil Rapat
Hasil rapat akan segera dilaporkan kepada Bupati Kutai Kartanegara dan Ayahanda Sultan sebagai bentuk transparansi dan koordinasi.
3. Penghentian Sementara Kontrak Proyek

Disepakati untuk menghentikan sementara kontrak pembangunan guna menghindari risiko wanprestasi, hingga ada rekomendasi resmi dari tim kajian.

Wiyono juga menyampaikan pentingnya proses perencanaan yang lebih inklusif ke depannya. Ia mengakui belum mengikuti secara langsung tahap awal sosialisasi kepada masyarakat, namun menekankan bahwa pembelajaran dari proses ini akan menjadi dasar untuk perbaikan.

"Tim cepat nantinya akan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dari Polnes dan Unikarta, untuk memberikan masukan teknis dan non-teknis,"tambahnya.

Berdasarkan kajian tesis mahasiswa Polnes, kondisi fisik Jembatan Besi saat ini dinilai sudah tidak layak dan membahayakan. Namun karena jembatan tersebut masuk dalam kategori cagar budaya, perlu kajian menyeluruh apakah akan dipertahankan, digeser, atau dibangun ulang dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan, dan lalu lintas.

"Prinsipnya, kami sangat menghormati dan mempertimbangkan semua masukan dari masyarakat. Proyek ini untuk kepentingan bersama," pungkas Wiyono. (adv/dri)