TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama DPRD Kukar telah menyepakati APBD Tahun 2025 sebesar Rp 12 triliun. Keputusan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-26 DPRD Kukar, Sabtu (30/11/24), yang dipimpin oleh Ketua DPRD Junaidi dan dihadiri Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono.

Ketua DPRD Kukar Junaidi menjelaskan bahwa APBD 2025 mengalami kenaikan signifikan dari angka awal di RAPBD sebesar Rp 7,5 triliun menjadi Rp 12 triliun setelah pembahasan. Peningkatan ini menyesuaikan dengan prioritas pembangunan dan kewajiban yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Anggaran ini akan difokuskan untuk menyelesaikan program prioritas sesuai RPJMD yang berlaku hingga 2025. Selanjutnya, RPJMD baru akan disusun oleh bupati terpilih pada 2026," ujar Junaidi.

Prioritas Utama tahun 2025 adalah Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan
APBD 2025 Kukar memprioritaskan tiga sektor utama yakni Infrastruktur, Penyelesaian proyek strategis seperti Pasar Baru, Rumah Sakit Muara Badak, dan Jembatan Sebulu.

Kemudian Pendidikan dan Kesehatan Pemenuhan mandatory spending serta peningkatan layanan dasar bagi masyarakat. Dan Pertanian dan Perikanan Penguatan sektor pangan dan kesejahteraan masyarakat berbasis agribisnis.
Junaidi juga menekankan perlunya evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyerap anggaran. OPD yang tidak maksimal akan menghadapi pengurangan anggaran pada tahun berikutnya.

Sekda Kukar, Sunggono, menyatakan bahwa persetujuan ini adalah hasil sinergi antara DPRD dan Pemkab Kukar. "Harmoni antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk memastikan keberhasilan pembangunan Kukar," katanya.

Ia menambahkan bahwa APBD 2025 berfungsi sebagai alat otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi pembangunan di Kukar.
Setelah disetujui bersama, rancangan Perda APBD 2025 akan diajukan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk evaluasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

"Dengan APBD yang telah ditetapkan, diharapkan pembangunan di Kukar dapat berjalan lebih efektif, menyelesaikan proyek strategis, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat." tutupnya. (dri)