• Jum'at, 04 September 2026
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur




TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk memantau dan mengevaluasi kepatuhan perusahaan industri dan kawasan industri di Kabupaten Kukar dalam penyampaian data melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).

Acara ini berlangsung di Hotel Grand Fatma Tenggarong pada Senin (5/8/24) dan dihadiri oleh Plt Kepala Disperindag Kukar, Sayid Fathullah, yang sekaligus membuka kegiatan tersebut. Rakor ini diikuti oleh 40 pelaku usaha di Kukar.

Sayid Fathullah menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari program Disperindag di bidang promosi informasi dan industri.

"Ini adalah kegiatan rutin yang bertujuan agar seluruh pelaku usaha di Kukar mencatatkan perusahaannya di SIINAS. Target dari provinsi adalah 160 perusahaan yang harus didaftarkan, dan Alhamdulillah, separuhnya sudah tercapai sementara sisanya masih dalam proses. Beberapa usaha juga perlu pembaruan data karena sifat usaha yang dinamis," ungkapnya.

Pada kegiatan ini para pelaku usaha diundang untuk mendapatkan pencerahan mengenai pentingnya pendaftaran usaha di SIINAS. Narasumber yang dihadirkan berasal dari Balai Sertifikasi Provinsi dan DPMPTSP Kukar, yang memberikan materi tentang Nomor Induk Berusaha (NIB), Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI), dan Online Single Submission (OSS).

"Peserta yang hadir berjumlah sekitar 40 orang, kami menargetkan agar mereka mendapatkan pelatihan tentang cara mengisi data di SIINAS," tambah Sayid Fathullah.

Ia menekankan bahwa seluruh pelaku usaha harus memiliki NIB dan terdaftar dalam sistem OSS sebelum dapat masuk ke program SIINAS. Peserta yang hadir beragam, mulai dari UMKM hingga pelaku ekspor seperti pengusaha lidi nipah yang baru-baru ini mengekspor 24 ton produk ke India.

"Harapan kami, semakin banyak pelaku usaha yang dengan kesadaran sendiri mendaftarkan usahanya ke program SIINAS. Ke depan, akan ada beberapa kemudahan dari pemerintah yang berkaitan dengan usaha mereka," tutupnya. (adv/dri)



Pasang Iklan
Top