Kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dan launching IKP Pilkada 2024 Bawaslu Kutai Kartanegara.

TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif dan peran media dalam pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, serta meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) di Kukar. Kegiatan tersebut berlangsung di Cafe Pesona Mahakam, Tenggarong pada Kamis (25/7/24).

Acara ini melibatkan wartawan yang bertugas di Kukar dan dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kukar Teguh Wibowo beserta anggota, Ketua PWI Kukar Bambang Irawan.

Ketua Bawaslu Kukar Teguh Wibowo menyatakan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari peluncuran indeks kerawanan Pilkada (IKP), yang merupakan inisiatif dari Bawaslu RI dan diterapkan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota.

"Teman-teman di kabupaten/kota sudah melakukan peluncuran di wilayah masing-masing. Untuk di Kaltim, peluncuran IKP pertama dilakukan di Berau, kedua di Balikpapan, dan ketiga di Kukar. Bawaslu melakukan peluncuran berdasarkan hasil terkait indeks kerawanan pemilihan yang ada di Kabupaten Kukar," jelas Teguh.

Ia menekankan pentingnya peran media dalam tahapan Pilkada, dan berharap media dapat menjadi mitra strategis dalam mengawal Pilkada 2024 agar berjalan lancar dan aman. "Dengan adanya teman-teman media, mari kita kawal demokrasi yang ada di Kukar ini sehingga indeks kerawanan pemilu tidak terjadi," tambahnya.

Anggota Bawaslu Kukar Munir Anshory menambahkan bahwa basis pencegahan dan pengawasan di Kukar didasarkan pada hasil analisis Bawaslu RI terhadap potensi kerawanan di seluruh Indonesia. Kukar menempati posisi ke-75 dengan skor 51,49.

"Hal ini dilihat, karena ada keterlambatan logistik dengan berbagai kendala yang nanti bisa kita urai bersama. Rekomendasi terkait netralitas ASN, TNI, Polri, adanya sengketa proses pemilu, pemilih ganda, laporan politik uang, gugatan hasil pemilu, putusan DKPP, penghitungan suara ulang, keluhan dari saksi, dan hal-hal lainnya,"kata Munir.

Ia menegaskan bahwa hasil utama yang menjadi target adalah peristiwa yang terjadi, dan tindak lanjutnya bisa berupa sanksi putusan dari Bawaslu atau dari institusi terkait yang diduga melakukan pelanggaran.

Dengan peluncuran IKP ini, Bawaslu Kukar berharap dapat meningkatkan pengawasan dan mencegah potensi kerawanan pemilu, serta memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan baik dan demokratis.

Sementara Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kutai Kartanegara Bambang Irawang yang didapuk menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa media memiliki peran stategis untuk memberikan informasi yang akurat dan menyejukan ke masyarakat.

Ia menekankan kepada awak media untuk menjaga keberimbangan dalam pemberitaan Pilkada Kukar 2024. "Kualitas pemberitaan media pers sangat berpengaruh terhadap kualitas pilihan masyarakat dalam Pilkada 2024," katanya. (dri)