Menjelang pesta demokrasi Pilkada Kukar 2024, Kesbangpol melakukan pemetaan potensi konflik.

TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan pemetaan potensi konflik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Kepala Badan Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti, menyampaikan hal ini saat menjadi narasumber dalam kegiatan Desiminasi Manajemen Konflik Bagi Aparatur Pemerintah di Kukar. Kegiatan tersebut, yang bertema "Menjaga Kondusifitas Daerah Pasca Pemilu 2024 dan Menjelang Pilkada 2024," dilaksanakan oleh Kesbangpol Provinsi Kaltim di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong pada Senin (10/6/24).

Rinda menjelaskan bahwa pemetaan konflik dilakukan untuk mengidentifikasi jenis-jenis potensi konflik yang mungkin terjadi di Kukar, mengingat pengalaman sukses dalam menangani pemilihan presiden sebelumnya. Menurutnya, isu Pilkada lebih sensitif, sehingga pemetaan harus mencakup berbagai tingkatan mulai dari RT, kelurahan, desa, hingga kecamatan.

"Kami bekerja sama dengan FKDM untuk memetakan konflik di Kukar. Kami menggunakan google form untuk mendapatkan data akurat dari lapangan. Data ini akan kami analisis untuk membuat diagram yang menunjukkan kondisi konflik di berbagai wilayah,"tutur Rinda.

Ia menambahkan, dalam konteks tahapan KPU yang masih berada dalam masa verifikasi administrasi dan faktual calon independen, Rinda berharap situasi tetap kondusif dan proses pemutakhiran daftar pemilih bisa berjalan dengan baik.

"Kami tidak ingin ada kejadian di mana nama orang yang sudah meninggal masih muncul di DPT. Jika itu terjadi, maka perlu ada tindak lanjut, termasuk penerbitan akta kematian oleh Dukcapil atau surat keterangan dari lurah atau kades," tambahnya.

Rinda juga menekankan pentingnya akurasi data pemilih dan berharap tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 meningkat dibandingkan Pilkada sebelumnya. "Partisipasi pada 2019 adalah 21,4%, sementara pada 2024 meningkat menjadi 83,78%. Kami berharap Pilkada kali ini juga mencapai partisipasi yang lebih tinggi, setidaknya 70% atau lebih," katanya.

Dengan meningkatkan kewaspadaan dan mendorong keaktifan masyarakat dalam pemilu, Rinda optimis bahwa pada tanggal 27 November 2024, tingkat partisipasi akan lebih tinggi dibanding Pilkada sebelumnya. (dri)