Ketua Bawaslu Kukar Teguh Wibowo

TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kutai Kartanegara (Kukar) telah melakukan pemetaan terhadap sejumlah lokasi yang terindikasi rawan money politics atau politik uang. Lokasi-lokasi tersebut akan menjadi fokus pengawasan Bawaslu Kukar saat masa tenang Pemilu pada tanggal 11-13 Februari 2024.

Bawaslu Kukar telah menyiapkan strategi pencegahan politik uang untuk mengatasi potensi pelanggaran tersebut.

Ketua Bawaslu Kukar, Teguh Wibowo, mengungkapkan bahwa pengawasan akan dimulai di Tenggarong dan dilanjutkan di kecamatan-kecamatan lainnya. Wilayah-wilayah rawan tersebut telah diidentifikasi oleh pengawas desa dan kecamatan, namun detail lokasinya tidak dapat diungkapkan.

"Untuk pengawasan pada hari tenang, Bawaslu Kukar akan melibatkan 237 Panitia Pengawas Desa (PPD) dan 2.269 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 20 kecamatan Kukar." sebutnya.

Selain itu, Bawaslu Kukar juga akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, KPU, kepolisian, TNI, dan instansi terkait lainnya, untuk mempersiapkan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) selama masa tenang.

Teguh juga menyebutkan, bahwa hingga saat ini belum ada laporan terkait dugaan politik uang di Kukar. Bawaslu dan Panwascam terus fokus dalam melakukan pengawasan terhadap kampanye di masing-masing kecamatan. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati menjelang berakhirnya masa kampanye, dan diminta untuk melapor ke Bawaslu jika menemukan indikasi politik uang.

"Kami juga mengimbau partai politik untuk bekerjasama dalam melepaskan APK selama masa tenang, serta menolak politik uang dengan melaporkan kegiatan yang mencurigakan kepada pihak berwenang." pungkasnya. (dri)