Rinda Desianty

TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar bakal mencairkan Dana Hibah Keamanan Pilkada 2024.
Dana tersebut diserahkan dalam dua tahap yakni tahap 1 40 persen di 2023 dan tahap 2 60 persen di 2024, dengan total anggaran sebesar Rp 103,6 miliar.

Kepala Badan (Kaban) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda Desianti mengatakan bahwa Pemkab Kukar telah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Bawaslu dan KPU. Dan untuk pencairan Dana Hibah Pengamanan Pilkada akan dilakukan pada 1 Februari mendatang. Kerena semua telah diselesaikan tinggal pencairan saja.

Rinda menyebut bahwa pencairan dana tersebut akan dibahas pada saat Rapat Koordinasi (Rakor) jajaran Forkopimda Kukar baik itu Polres Kukar, Polresta Bontang, Kodim 0906/KKR dan Kodim 0908/BTG.

"Dana tersebut sudah kami serahkan tinggal sisanya saja, untuk proses pencairan setelah verifikasi dan keamanan. Jadi di Februari ini kami tidak berhutang lagi. Anggaran itu sudah kami masukkan ke rekening masing-masing.'kata Rinda

Rinda menekankan bahwa penggunaan dana hibah tersebut sesuai dengan regulasi yang ada. Sehingga penggunaannya tidak bisa di gunakan untuk pilpres dan pileg tetapi hanya untuk pilkada saja. Karena pileg dan pilpres itu pendanaannya melalui APBN.

"Kami membantu di penyelanggaraan pileg dan pilpres hanya BPJS Ketenagakerjaan saja. BPJS Ketenagakerjaan kami support melalui APBD Kukar 2024, karena di APBN memang gada. Dimana masa kerja Penyelenggara Pemilu hanya sebulan saja, itu yang kami bayarkan. Agar mereka punya jaminan."tutupnya. (dri)