TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Anggota DPRD Kaltim dari Dapil IV Kukar melaksanakan Kunjungan Kerja Ke Daerah Pemilihan (Kundapil) di Kabupaten Kutai Kartanegara terkait pembahasan Bantuan Keuangan (Benkeu) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023, berlangsung diruang eksekutif lantai 2 kantor Bupati Kukar, Rabu (6/12/2023).

Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji, didampingi Baharuddin Demmu dan Ali Hamdi, juga dihadiri Plt Asisten II Wiyono, Sekwan DPRD Kukar Ridha Darmawan dan perwakilan OPD terkait.

Usai kegiatan kepada awak media, Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji mengaku, bahwa Bantuan Keuangan untuk Kukar tahun ini yang paling rendah karena di tahun 2023 itu hanya Rp 38 Miliar.

"Kita juga sangat prihatin, karena dari 11 anggota DPRD Kaltim dari Dapil Kukar yang seharusnya nilainya bisa di atas Rp 100 Miliar dari pokok-pokok pikiran mereka, tapi ternyata hanya Rp 38 Miliar di tahun 2023,dan tahun 2024 nanti Bankeu hanya Rp 56 Miliar," ujarnya.

Politisi Gerindra ini mengatakan, yang perlu dirinya sampaikan kepada rekan-rekan anggota DPRD Kaltim dari Dapil Kukar lainnya, supaya lebih banyak pokok-pokok pikiran yang digelontorkan ke Kabupaten Kukar.

"Tadi saya juga sudah sampaikan agar Bappeda Kukar dalam hal ini pada saat anggaran 2025 mendatang lebih intens komunikasinya dengan para wakil rakyat di Karang Paci khususnya dari Dapil Kukar, sehingga kami lebih mudah untuk memasukkan pokok-pokok pikiran sesuai dengan aspirasi masyarakat dari hasil Reses masuk ke Kukar. Ini harapan saya dan disepakati oleh Plt Asisten II dan perwakilan OPD yang hadir, semoga juga pak Bupati juga sepakat jadi nanti tahun 2025 lebih besar Bankeu untuk Kukar," terangnya.

Ia menambahkan, banyak hal bantuan keuangan ini bisa diberikan, seperti disektor pendidikan, infrastruktur dan kesehatan, tiga hal ini penting terutama infrastruktur. Banyak jalan usaha tani yang perlu mendapat perhatian, kita ingin Kukar sebagai daerah swasembada pangan, kita juga ingin meningkatkan ketahanan pangan.

"Terpenting kedepannya hubungan baik antara wakil rakyat di Karang Paci dengan Pemkab Kukar harus lebih intens lagi dari sebelumnya," tegasnya.

Sementara itu, Plt Asisten II Wiyono mengaku, bahwa memang jika dibandingkan Kabupaten Kota lainnya di Kaltim, Kabupaten Kukar relatif lebih rendah nilai Bankeu dari provinsi. Harapan dari mereka disiapkan menunya dari Kabupaten untuk di kolaborasikan ke pemprov Kaltim, supaya nanti dukungan dari anggota DPRD Kaltim dari Dapil Kukar ini juga lebih banyak lagi nilai Bankeu untuk Kukar.

"Kendalanya kemungkinan dari menu yang disiapkan itu belum ada, kemudian juga salah satunya dari Pergub kemarin yang membatasi nilai bantuan sehingga tidak banyak," imbuhnya.

Kedepannya lanjut Wiyono kita akan lebih perkuat lagi koordinasinya dengan para anggota DPRD Kaltim dari Dapil Kukar.

"Kalau berbicara kebutuhan kita cukup banyak juga, artinya kebutuhan dasar yang harus di penuhi masih banyak mengingat luasnya wilayah Kukar. Kita juga ditetapkan sebagai salah satu daerah lumbung pangan, persoalan terhadap irigasi akses konektivitas dan peningkatan ekonomi lainnya, tadi disampaikan berkenaan dengan bagaimana meningkatkan petani kita dan lainnya, ini salah satu konsen dari Kabupaten Kukar berkenaan dengan target dari RPJMD yakni memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk konektivitas antar wilayah," pungkasnya. (One)