Ahmad Yani Anggota DPRD Kukar

TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Anggota Komisi III DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani menyoroti progres pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar. Karena serapan anggaranya masih kurang dari program yang dibutuhkan kurang lebih Rp 200 milaran, sementara penyerapannya belum sampai 50 %.

Hal ini disampaikan Ahmad Yani Senin (12/6/23). Ia berharap mudah-mudahan progres-progres termasuk lelang harus dilaksanakan secepatnya.

"Kemudian juga terkait APBD perubahan tahun 2023 itu kita harap misalkan ada tambahan dan seterusnya itu bisa dimasukan di program-program dengan kebutuhan daerah. Karena pertanian dan peternakan ini kita anggap ini kebutuhan dasar masyarakat dan memang kegiatannya menyentuh langsung kepada masyarakat supaya itu dilaksanakan seoptimal mungkin, supaya serapan anggaranya 100 %." ujar Ahmad Yani.

Belum lagi bicara APBD 2024, minimal karena belajar dari tahun 2023 kalau serapan anggarannya bagus tentu tahun 2024 akan ditingkatkan. Tetapi kalau di tahun 2023 ini tidak bisa dilaksanakan semua, nanti akan dievaluasi APBD tahun 2024 nya.

Mengingat di Distanak banyak program-program yang menyentuh langsung ke masyarakat termasuk peralatan alsintan, bibit, pupuk, pengadaan sapi dan seterusnya. Dan itu ternyata belum terlaksana dengan baik. Oleh karena itu dirinya berharap pemerintah daerah melalui OPD itu harus secepatnya merealisasikan program kerakyatan itu.

"Adapun alasan kendala terealisasinya program yakni lelang. Kalau kami sebenarnya anggap ini alasan klasik karena urusan lelang itu mestinya tidak ada kendala. Berarti ada problem-problem di internal OPD itu sendiri, sehingga banyak program-program OPD itu terkendala gara-gara lelang. Sebenarnya kita gak mau tau," jelasnya.

Ia mengungkapkan untuk kedepan rencananya DPRD akan memanggil pihak Badan Lelang Pengadaan (BLP), apa saja kendala-kendala yang selama ini problem semua OPD terkait lambat lelang. Sehingga APBD itu tidak bisa terserap dengan baik.

"Catatan untuk Distanak, kita akan menambah porsi anggaran untuk perubahan, ketika mereka bisa menyelesaikan yang telah masuk di APBD secepatnya. Kalaupun tidak bisa terserap kami pastikan anggaran yang ada kita akan koreksi. Artinya anggaran perubahan 2023 kita koreksi kalau perlu kita turunkan kalau memang anggaran yang ada tidak bisa terserap." pungkasnya. (*dri/adv)