Kegiatan Pembinaan Komunikasi (Binkom) Cegah Konflik Sosial yang diselenggarakan Kodim 0906/KKR


TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Kodim 0906/KKR dalam rangka mencegah lebih dini konflik yang ada di Kukar.

Hal ini disampaikan Asisten III Setkab Bidang Administrasi Umum Kukar Totok Heru Subroto, saat menghadiri kegiatan Pembinaan Komunikasi (Binkom) Cegah Konflik Sosial tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kodim 0906/KKR. Bertempat di Aula Kodim 0906/KKR, Rabu (5/4/23), yang dihadiri WAAS Intel Kasad Brigjen TNI Antoninho Rangel Da Silva, Ketua Tim Kolonel Inf Junaidi, Dandim 0906 Kutai Kartanegara Letkol Jefri Satria, Kepala Badan Kesbangpol Rinda Desianti, perwakilan Polres dan Kejari Kukar serta ratusan peserta Binkom Cegah Konflik Kukar.

Dalam sambutan Bupati Kukar Edi Damansyah yang dibacakan Asisten III Totok Heru Subroto, dikatakan bahwa Pemkab Kukar pada prinsipnya sangat mendukung dilaksanakannnya kegiatan ini sebagai langkah prefentif untuk mencegah terjadinya konflik sosial di wilayah NKRI, khususnya di Kabupaten Kukar.

Pemkab Kukar yakin TNI sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki peranan penting didalam mendeteksi dan mencegah lebih dini kerawanan yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik sosial.

"Kami apresiasi langkah-langkah persuasif TNI dalam meningkatkan komunikasi bersama masyarakat. TNI sebagai pihak yang paling strategis didalam merawat keutuhan NKRI memiliki tantangan untuk hadir di tengah masyarakat, mengenali kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat, serta memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat." ujarnya.

Untuk itu, TNI harus bersinergi bersama beberapa komponen, antara lain pemerintah daerah setempat, pihak swasta, LSM, dan jejaring masyarakat lainnya dalam upaya mencegah konflik sosial. Kemudian kerjasama ini dibutuhkan terutama karena dapat memperluas jaringan informasi dan mempermudah akses ke masyarakat.

Dan yang terpenting melalui sinergi bersama Pemkab Kukar, TNI dapat mengedepankan fungsi edukasi kepada masyarakat dengan menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang berpotensi menjadi sumber konflik, seperti perbedaan identitas keagamaan, etnisitas, maupun kesenjangan sosial.

Ia mengaku jika dilakukan bersama-sama dapat membangun kepercayaan dan kerjasama bersama kelompok-kelompok masyarakat tersebut jika ditemukan akar pemicu yang menjadi potensi kerawanan dan kemunculan konflik sosial.

"Kami bersama badan dan instansi perangkat daerah terkait yang menangani permasalahan sosial siap dan bersedia bersinergi bersama TNI dalam merawat ketertiban, keamanan, kesatuan dan persatuan di tengah-tengah masyarakat." pungkasnya. (*dri/adv)