Anggota DPRD Kukar Komisi IV, Muhammad Idham.(Foto:Indri)


TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Komisi IV, Muhammad Idham, menekankan perlunya langkah rehabilitasi bagi masyarakat yang telah terjerat perilaku LGBT. Menurutnya, pendekatan ini lebih manusiawi dan bisa menjadi solusi menyeluruh dibanding hanya memberikan sanksi semata.

Idham menjelaskan bahwa LGBT bukan hanya persoalan moral dan agama, tetapi juga menyangkut kesehatan serta masa depan generasi muda. Ia menilai, tanpa adanya intervensi khusus berupa rehabilitasi, persoalan ini akan semakin sulit ditangani dan berpotensi menimbulkan masalah sosial yang lebih luas.

"Kalau sudah terjangkit jangan dibiarkan. Harus ada rehabilitasi. Kita harap pemerintah bisa menyiapkan fasilitas itu, karena ini musibah. Kalau dibiarkan akan mendatangkan musibah besar bagi kita semua," tegas Idham pada Senin (15/9/2025).

Menurutnya, kehadiran perda memang penting sebagai dasar hukum dalam pencegahan dan penindakan. Namun, upaya itu harus dilengkapi dengan program rehabilitasi yang terarah agar mereka yang sudah terjerumus dapat kembali ke kehidupan normal. "Tujuan perda bukan sekadar memberi sanksi, tapi juga mendorong adanya pembinaan dan penyelamatan," tambahnya.

Idham menilai, rehabilitasi dapat dilakukan melalui pusat khusus yang difasilitasi pemerintah bekerja sama dengan tenaga medis, psikolog, tokoh agama, dan lembaga sosial. Dengan demikian, mereka yang sudah terjerat tidak hanya dihukum, tetapi juga mendapatkan pendampingan untuk pulih.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, baik dari pemerintah daerah, dunia pendidikan, maupun masyarakat. Menurutnya, semua pihak harus bersinergi agar rehabilitasi bisa berjalan efektif dan berkesinambungan. "Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama," ujarnya.

Selain itu, Idham menegaskan bahwa pencegahan tetap harus berjalan beriringan dengan rehabilitasi. Sosialisasi di sekolah, khususnya sekolah berasrama dan pondok pesantren, perlu diperkuat agar siswa mendapatkan pemahaman sejak dini mengenai bahaya LGBT.

"Kalau pencegahan dilakukan di sekolah dan pembinaan berjalan, ditambah rehabilitasi untuk yang sudah terjerat, saya yakin dampaknya akan lebih besar dan positif bagi masyarakat Kukar," katanya.

Menurut Idham, pemerintah daerah juga perlu menyiapkan anggaran khusus dalam APBD untuk mendukung program ini. Ia menilai, investasi di bidang rehabilitasi jauh lebih bermanfaat karena bisa menyelamatkan generasi muda dari dampak yang lebih buruk.

"Kalau generasi kita rusak, maka pembangunan juga terganggu. Jadi rehabilitasi ini bukan sekadar isu moral, tapi juga berkaitan dengan masa depan daerah," pungkasnya. (adv)